![]() |
| Walikota Ambon, Richard Louhenapessy |
Ambon, malukupost.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon menyatakan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 4,42 persen atau 16.900 jiwa.
“Terjadi kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun di Kota Ambon, dari tahun 2011 berjumlah 23.400 jiwa atau 6,83 persen menjadi 4,42 persen,” kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) kota Ambon, Jumat.
Menurut dia, beberapa capaian positif telah diraih meskipun disadari masih banyak hal yang perlu dibenahi, diperbaiki dan ditingkatkan.
Selain penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 79,58 dan menempati peringkat pertama kabupaten dan kota di Maluku.
“Selain itu menempati peringkat ke tujuh kabupaten dan kota secara nasional. Pencapaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” katanya.
Richard mengatakan, parameter pencapaian IPM diantaranya usia rata-rata hidup, angka kelahiran dan kematian ibu dan anak, serta tingkat kelulusan.
“Capaian positif yang diraih dapat menjadi pendorong untuk melakukan yang lebih baik lgai, karena tidak dipungkiri masih banyak yang perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Diakuinya, tahun 2016 merupakan tahun terakhir dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Ambon tahun 2011 – 2016.
“Apa yang dicapai selama ini menjadi momentum, pembelajaran sekaligus bahan evaluasi untuk melanjutkan pembangunan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Richard.
Ia menyatakan, tahun 2015 pertama kalinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon mencapai angka Rp1 Triliun.
Meskipun demikian, lanjutnya disadari peningkatan anggaran belum memberikan kontribusi yang sepadan bagi peningkatan komponen belanja langsung pembangunan kepada masyarakat.
“Belanja langsung APBD Kota Ambon tahun 2015, mencapai kisaran 31%, dan perlu terus ditingkatkan lagi di tahun mendatang,” tandasnya.
Ditambahkannya, pembangunan di Kota Ambon merupakan kewajiban Pemerintah Kota Ambon. Karena itu, sudah saatnya mulai dipikirkan sumber-sumber pendanaan pembangunan lain.
“Seperti swadaya masyarakat, peran swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kerja sama dengan pihak lain termasuk optimalisasi dana bantuan sosial,” kat Richard Louhenapessy. (ant/MP)


