Disnaker Ambon Surati Perusahaan Soal Pembayaran THR

Ambon, Maluku Post.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon, Maluku telah menyurati perusahaan yang beroperasi di daerah ini untuk melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan pada H-7 Idul Fitri 1436 Hijriah.

“Pembayaran THR tenaga kerja wajib dilakukan pada H-7 Lebaran kepada pekerja yang masa kerjanya tiga bulan atau lebih. Karena itu kami telah menyurati pihak perusahaan agar segera menindaklanjuti,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Ambon, Godlief Soplanit, Selasa (23/6).

Ia mengatakan, pengusaha wajib membayar THR kepada pekerja sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Republik Indonesia, tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dan imbauan mudik Lebaran bersama, Undang-Undang Nomor 3/2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/1994 tentang THR Keagamaan.

“Langkah awal kami telah menyurati perusahaan untuk membayar THR karyawan sesuai waktu yang telah ditetapkan sehingga tidak ada tenaga kerja yang tidak menerima THR,” katanya.

Menurut Godlief, besaran THR yang diberikan harus disesuaikan masa kerja yaitu selama 12 bulan lebih diberi tunjangan satu bulan penghasilan, sedangkan tiga bulan kerja menerima setengah dari penghasilan tersebut.

“Untuk pembayarannya disesuaikan masa kerja dan THR dapat berupa uang maupun kebutuhan pokok sesuai pendapatan per bulan,” ujarnya.

Ia mengakui, pembayaran THR dimasudkan untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif.

“Kami juga meminta kepada pekerja untuk segera melaporkan jika ada perusahaan yang tidak memberikan THR,” katanya.

Pihaknya kata Godlief,juga akan melakukan pengawasan jika ditemukan perusahaan tidak membayarkan THR itu maka perusahaan akan dikenai sanksi.

“H-7 kami akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan, bila ditemukan ada yang belum membayar akan dikenai sanksi hukum sesuai undang-undang,” tandasnya.

Ia menambahkan, jika ditemukan pengusaha yang kedepatan melakukan kesalahan yang sama, akan dievaluasi, bahkan ijin usaha akan dicabut sementara.

“Partisipasi aktif dari masyarakat dan juga pekerja, melalui laporan resmi sangat diperlukan, mengingat keterbatasan tenaga untuk melakukan pengawasan,” ujarnya. (ant/MP)

Pos terkait