“Sejak tahun 2014 KKP tidak lagi menyalurkan bantuan tanggap darurat nelayan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem,” katanya, di Ambon, Sabtu (20/6).
Ia mengatakan, bantuan CBP sebesar 100 ton merupakan bantuan rutin yang diberikan pemerintah pusat setiap tahun secara gratis kepada nelayan, dalam kaitan masa sulit paceklik ketika terjadi cuaca buruk.
Upaya ini juga sekaligus mendukung penciptaan ketahanan pangan bagi masyarakat nelayan, dan antisipasi kondisi kerawanan pangan pada daerah-daerah tertentu.
“CBP memang diperuntukkan untuk nelayan atau petani tidak bisa melaut atau gagal panen, tetapi karena kondisi Ambon yang mengalami bencana dalam bentuan bantuan tanggap darurat,” katanya.
Menurut Fernanda, bantuan CBP terakhir diterima pihaknya pada tahun 2013 yang dialihkan kepada pengungsi bencana alam banjir dan longsor 30 Juli 2013.
“Kondisi bencana alam yang terjadi di Ambon membuat kami mengalihkan bantuan CBP kepada para pengungsi melalui Dinas Sosial,” katanya.
Ia mengakui, pihaknya bersyukur karena di tahun 2014 tidak terjadi cuaca buruk sehingga nelayan bisa melaut.
“Tahun 2014 kami tidak mendapat bantuan, dan di tahun 2015 kami juga belum mendapat petunjuk dari Dirjen Perikanan Tangkap untuk menerima bantuan tersebut,” tandasnya.
Fernanda menambahkan, pemberiaan dana bantuan tanggap darurat merupakan kebijakan KKP dan bukan permintaan daerah.
“Jadi bantuan tersebut bukan karena kami tidak mengusulkan, tetapi memang pemerintah pusat tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkan dana tanggap darurat,” katanya. (ant/MP)
