(Menelikung di Antara Konfigurasi Politik Oligarki, Politik Gangster, Politik Sektarianisme dan Politik Bermartabat )
===== “The Politicians are like gangster” (para politisi ibarat gangster)” dan “The state-man (great leader) think the next generation, the politician leader think the next election’ (Negarawan memikirkan masa depan bangsa dan Negara (dan daerah/kabupaten), sedangkan politisi hanya memikirkan masa depan Pemilu, Pilpres dan pilkada. =======
Oleh:
RONY SAMLOY
===Jurnalis/ Pemerhati MBD =====
Seluruh figur yang maju bertarung, baik sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati (wabup), merupakan aset MBD yang perlu dihormati, dikawal dan didukung masyarakat sepanjang punya kualitas (profesionalitas), cakap dan berpengalaman di bidang pemerintahan (selaras konsep ’the man behind the gun’ atau ‘the right man on the right job’), tidak (tidak akan pernah) tersangkut kasus korupsi, tak pernah dipidana karena kasus penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), tidak memiliki track record buruk dalam sudut pandang apa saja, dan berkomitmen tulus membangun MBD sampai ke dermaga cita-cita “MBD yang religius, maju, sejahtera, makmur, aman, dan berbudaya”. Imbauan moril ini patut dilantangkan karena MBD kini berada di persimpangan jalan (’quo vadis’) : maju atau terpuruk.
MBD merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk termiskin di Maluku. Maluku sendiri masuk peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi melek huruf dan pendidikan mendudukan MBD sebagai kabupaten yang memiliki IPM terendah di Maluku dan hanya dua strip di atas Kabupaten Tolikara, Papua, yang punya nilai 40, sementara Yokyakarta sebagai kota dengan IPM tertinggi (79) di Tanah Air sesuai data tahun 2015.
Dua kondisi menggelisahkan ini ikut diperkuat fakta empiris, bahwa seluruh kandidat yang maju bertarung bakal melakonkan dan telah terkooptasi dengan empat sedimentasi politik, yakni politik oligarki, politik gangster, politik sektarian dan politik bermartabat. Politik Oligarki adalah upaya mencapai dan mempertahankan kekuasaan oleh segelintir orang.
Moh Mahfud MD mengakui wajah politik Indonesia sekarang ini memang berkonfigurasi politik oligarkis, yaitu suatu konfigurasi politik yang didominasi kelompok elite yang mengerjakan politik melalui transaksi-transaksi yang saling memberi keuntungan politik di antara para elite negeri.
Dalam bidang pemerintahan, politik oligarki selalu menggunakan balas jasa dan balas budi untuk mendudukan keluarga dan kroni-kroninya di berbagai bidang. Pengerjaan proyek dari APBN, APBD dalam skala besar (mega proyek) hingga penunjukkan langsung (PL) senilai Rp 15 juta juga dikelola dan dilahap kenyang kelompok oligarki ini. Ini tampak di MBD selama 5 tahun terakhir. Gangster adalah kriminal yang merupakan anggota organisasi kejahatan pembuat kekacauan, seperti gang.
Istilah gangster digunakan untuk merujukan anggota organisasi kriminal yang berhubungan dengan Mafia, seperti Chicago Outfit dan Five Families, dan individu seperti Al Capone dan Bugsy Siegel. Politik gangster adalah cara-cara merebut kekuasaan (menjadi bupati MBD) dengan cara-cara kekerasan atau mengintimidasi (menuduh, mengancam, menakut-nakuti, bahkan membunuh) masyarakat (pemilih) untuk memilih kandidatnya.
Sektarianisme adalah diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan denominasi agama atau fraksi (bahkan faksi) politik. Konflik sektarian sering kali merujuk pada konflik kekerasan religius dan politik seperti konflik antara Katolik dan Protestan di Irlandia Utara (meskipun kepercayaan politik dan pembagian kelas memainkan peran yang penting pula). Dalam konstelasi politik di MBD, politik sektarian menggunakan kekuatan politik agama Kristen untuk menyudut kandidat dari denominasi gereja kharismatik lainnya.
Menjelang pilkada MBD, masyarakat diracuni politik sektarian karena konfigurasi politik cukup terasa dalam pilkada MBD periode 2015/2020. Sebagai catatan, pada pilkada MBD 2010, politik sektarian ikut berperan dalam kemenangan pasangan Barnabas Nataniel Orno dan Johanis Letelay (Orleta). Dalam politik sektarian, ajaran agama sengaja dijadikan alat komunikasi politik untuk melancarkan nafsu kekuasaan.
Padahal, sepak terjang kandidat dimaksud tak sesuai apa yang dikatakan. Misalnya saja, kandidat yang belum mengantongi rekomendasi parpol tertentu di-bollow up di media sosial (social media) seakan-akan kandidat tersebut telah memperoleh rekomendasi resmi parpol tertentu. Masyarakat tertipu bahasa tubuh menipu para politisi yang kerap menggunakan politik sektarianisme yang menggunakan ajaran Injil untuk meyakinkan kelompok sasaran politik pragmatis.
Sebelum tiba pada kesimpulan menyangkut politik bermartabat, kita mesti mencerna apa yang dikatakan politisi akbar Italia, Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principe, bahwa ”Membunuh sesama warga, mengkhianati kawan, curang, keji, tak peduli agama, tidak dapat disebut kegagahan. Cara-cara macam ini dapat memenangkan kekuasaan, tetapi bukan kemuliaan.
”Itulah martabat dalam politik. Politik yang bermartabat tak digerakkan semata-mata oleh nafsu pencarian kekuasaan. Martabat memancar dari tindakan otentik yang penuh kedaulatan dari seorang pemimpin berkarakter. Aristoteles menjelaskan, politik yang bermartabat itu mengubah rakyat dari sekadar ”hidup belaka” (bare life) menjadi ”hidup yang baik” (good life).
Martabat politik sang pemimpin memancar dari keberanian, komitmen, dan konsistensinya dalam menggerakkan suatu kelompok menjadi suatu bangsa yang berdaulat dan menghasilkan hukumnya sendiri. Itulah hidup yang baik.”Hanya politik yang memartabatkan rakyat yang boleh disebut bermartabat.
Sebaliknya, untuk praktik-praktik politis yang tanpa malu lagi merampas atau mengabaikan hak-hak rakyat demi kepentingan sendiri, yaitu politik yang menjerumuskan rakyat ke dalam hidup belaka, tidak ada sebutan lain selain—maaf, agak kasar—politik keparat para bajingan yang lemah karakter. Politik macam itu bahkan kiranya akan dicibir oleh Machiavelli sebagai tidak gagah, kata F Budi Hardiman, staf Pengajar Filsafat Politik di STF Driyarkara, Jakarta.
Pertanyaannya, masyarakat MBD harus menggunakan pendekatan politik yang mana? Jika kita tak ingin jatuh ke dalam jurang kemiskinan berkepanjangan, sudah saatnya masyarakat MBD secara bijak dan rasional memilih calon pemimpin yang datang mengusung politik bermartabat. Politik bermartabat selalu melahirkan pemimpin yang berkarakter. Pemimpin berkarakter tidak menjadikan kekuasaan sebagai ajang memperkaya diri, kelompok dan keluarga.
Pemimpin berkarakter tidak menggunakan ilmu hitam dan ajaran-ajaran sesaat untuk meracuni dan membohongi masyarakat demi kursi bupati dan wabup MBD. Pemimpin berkarakter tidak serakah, tidak mengambil hak milik orang lain, tidak memperkaya diri dan keluarga di tengah kemiskinan rakyat yang memilihnya, tidak menjalankan roda pemerintahan di atas prinsip “Ini beta pung saudara,sedangkan itu ose pung saudara”.
Pemimpin berkarakter tidak menghabiskan uang daerah untuk perjalanan dinas tidak pasti di saat masyarakat lagi mendambakan pelayanan publik dan sentuhan pemimpinnya. Pemimpin berkarakter tidak suka menggunakan bahasa-bahasa adat, honoli, snyoli lyeta, kalwedo dan bahasa politik “tulus seperti merpati tetapi melingkari kaki rakyat seperti ular beludak”, padahal perilakunya tidak sesuai ucapannya.
Pemimpin berkarakter adalah sosok yang tulus, tidak rakus kekuasaan, tidak rakus materi. Pemimpin berkarakter menjadikan jabatan sebagai alat untuk melayani rakyatnya. Pemimpin berkarakter tidak pernah takut melewati ganasnya gelombang laut dan kejamnya badai lautan Banda dan Samudera Indonesia karena hatinya dan seluruh jiwa raganya telah dia patrikan untuk negeri tercinta, MBD manise.
Pemimpin berkarakter adalah sosok yang bersahaja, apa adanya, tulus dan tidak menipu rakyat untuk kepentingan sesaat. Masa depan MBD terletak pada bagaimana masyarakat setempat menentukan pilihan secara cerdas dan bermartabat kepada pemimpin berkarakter.
Pemimpin berkarakter tidak dapat diukur dari penampilan lahiriah, gagah (necis), banyak uang, banyak pengikut (termasuk tim sukses), banyak bicara (‘mulu baminya’), tetapi pemimpin bermartabat dan berkarakter lahir dan terlahir sebagai sosok idaman yang mampu menjawab apa saja, tanpa bersungut-sungut, yang menjadi kebutuhan rakyat (bukan kepentingan rakyat).
Secara global, MBD butuh negarawan kecil yang mampu mengeluarkan rakyat dari gubuk-gubuk penderitaan dan walang-walang kesusahan. Seribu langkah, selalu diawali dari satu langkah.Sekiranya pilkada MBD menjadi ’starting point’ bagi masyarakat untuk menentukan siapa pemimpin bermartabat dan berkarakter yang lebih layak menakhodai biduk Bumi Kalwedo lima tahun ke depan. “Lebih baik kalah di atas kejujuran dan pendirian daripada menang di atas kebohongan, pepatah tua Australia. (**)
