Penyaluran BKM Diduga Salah Sasaran
Database KK penerima BKM di Kisar juga rancu karena ada yang berhak memperoleh bantuan tersebut, tetapi tidak memperoleh. Sebaliknya, ada yang tidak terdaftar sejak awal, tetapi diberikan bantuan oleh Kantor Pos Cabang Wonreli.
Padahal, sejak bantuan itu pertama kali disalurkan pempus di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2004/2009 dan 2009/2014, masyarakat miskin penerima bantuan terdaftar di Kantor Pos Wonreli.
Salah satu warga Yawuru, Desa Wonreli, Semuel Dahoklory, 54, menuturkan saat bantuan keluarga miskin dikucurkan pempus pada 2004 silam, dirinya termasuk KK yang ikut memperoleh bantuan tersebut.
Namun, dirinya heran ketika petugas dari Kantor Pos Cabang Wonreli mengatakan untuk BKM tahun 2015 dirinya tak masuk daftar nama-nama KK yang memperoleh.
“Akhir tahun 2014 nama saya ada dalam daftar penerima BKM, tetapi setelah saya cek pada bulan Mei 2015, nama saya tak ada. Petugas kantor Pos Cabang Wonreli bilang nama saya tak terdaftar. Ini yang membuat saya heran mengapa jadi begitu,” keluh Dahoklory kepada Maluku post melalui ponselnya dari Kisar, Jumat (14/8).
Dahoklory mempertanyakan apakah nama yang terdaftar sebagai penerima BKM di zaman Presiden SBY relative berbeda dengan apa yang dilakukan di zaman presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Waktu saya cek ternyata tetangga-tetangga saya yang menerima bantuan ini pada tahun 2004 lalu, juga dapat BKM di tahun ini. Lalu kenapa yang lain dapat, saya tidak. Petugas Kantor Pos Cabang Wonreli harus jujur, jangan membohongi saya,” protesnya.
Dahoklory mendesak kepala Kantos Pos Ambon untuk mengevaluasi petugas Kantor Pos Cabang Wonreli jika terbukti ada praktik pungli dan ketidakjujuran dalam proses penyaluran BKM di wilayah itu.
“Kalau bisa tim dari Kantor Pos Ambon datang ke sini dan lihat cara kerja petugas kantor Pos Cabang Wonreli yang tidak becus dan tidak jujur,” cetusnya.
Sayangnya ketika dikonfirmasi, baik kepala kantor Pos Cabang Wonreli maupun kepala Kantor Pos Ambon tak berada di tempat. Nomor telepon kedua pejabat ini pun tak aktif. (09)
