Ambon, Maluku Post.com – Lemahnya ketahanan pangan di daerah akan menjadi potensi masalah sosial dan bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Ketahanan pangan yang lemah menyebabkan rakyat cenderung mulai beralih semakin hari makin susah, maka ketahanan nasional juga terancam terganggu,” kata Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, Selasa (20/10).
Penjelasan Gubernur disampaikan dalam acara simposium sehari tentang strategi pengembangan masyarakat wilayah kepulauan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah yang diselenggarakan DPRD Maluku.
Ketersediaan pangan sangat penting bagi penduduk dan konsumsi pangan serta gizi yang cukup sehingga menjadi basis pembentukan sumber daya manusia(SDM) yang berkualitas.
Menurut Gubernur, ketahanan pangan menjadi basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional.
“Saya ketika bertemu Gubernur Sulawesi Selatan pada tiga tahun lalu dan menanyakan program pertanian di sana ternyata bisa meningkat pesat karena melakukan MoU dengan TNI,” ujarnya.
Sebab TNI memiliki disiplin tinggi dan mereka pagi-pagi sudah mulai mengumpulkan para petani dan peternak diajarkan teori.
Untuk pertanian tanaman pangan seperti padi, dilakukan kerjasama dengan TNI-AD, bidang perikanan dengan TNI-AL dan peternakan kerjasama dengan TNI-AU.
“Jadi ketika Jenderal TNI Muldoko masih jadi panglima TNI, kami minta seluruh provinsi ada payung hukum, di mana panglima TNI membuat MoU dengan Menteri Pertanian untuk membantu pertanian di seluruh daerah dengan harapan kerjasama ini terus ditingkatkan,” tandasnya.
Pertumbuhan penduduk di Maluku hampir mencapai dua persen setiap tahun, akibatnya permintaan pangan terus meningkat.
Beras yang bisa dihasilkan di Maluku hanya sekitar 80.000 ton. Padahal dibutuhkan sekitar 130 ribu ton/tahun sehingga sisanya dipasok dari luar daerah.
Padahal tanah-tanah di sini masih kosong seperti Pulau Seram yang bisa dilakukan pencetakan sawah sebanyak 20.000 hektare dan Pulau Buru 15.000 hektar.
Bila programnya jalan, maka tidak perlu mendatangkan beras dari luar daerah. (MP-10)
