Ambon, Maluku Post.com – Raja Negeri Halong, kecamatan Baguala, kota Ambon, Stella Tupanellay, menawarkan lahan untuk pemerintah provinsi Maluku membangun perkampungan multikultur dalam rangka mewujudkan daerah ini menjadi laboratorium kerukunan umat beragama.
“Raja bersama Saniri (pemangku adat) Negeri Halong telah menawarkan lahan seluas 10 hektare untuk membangun perkampungan multikultur dilengkapi kebun binatang,” kata Gubernur Maluku, Said Assagaff, di Ambon, Rabu (13/1).
Lokasi yang ditawarkan di desa Halong telah dipantaunya dan dinilai strategis untuk pembangunan perkampungan multikultur.
“Pastinya Dinas PU telah diarahkan untuk melakukan pemetaan maupun survei lokasi guna dilakukan pembebasan lahan,” ujarnya.
Dia mengemukakan, perkampungan multikultur itu nantinya didisain dilengkapi lokasi kebun binatang yang membutuhkan lahan seluas dua hektare.
“Saya sudah dijanjikan Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) Rahmat Shah untuk menyumbangkan sejumlah binatang bila fasilitas tersebut telah dibangun,” kata Gubernur.
Dia mengakui, Presiden, Joko Widodo berjanji untuk meresmikan perkampungan kerukunan umat beragama yang diprogramkan dibangun pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku di pulau Ambon.
“Presiden saat berjalan ke pesawat di Bandara Internasional Pattimura Ambon pada 6 Oktober 2015 menyatakan kesediaannya meresmikan permukiman yang warganya dari semua komunitas agama maupun suku di Tanah Air, bila telah rampung pembangunannya,” kata Gubernur.
Kepala Negara menjanjikannya setelah mendengar tekad pemerintah maupun masyarakat Maluku menjadikan daerah ini sebagai laboratorium kerukunan umat beragama di Tanah Air maupun Internasional yang disampaikan Gubernur Said saat pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi(Pesparawi) Nasional XI di Ambon pada 6 Oktober 2015.
Sebelumnya, Presiden menanyakan wujud fisik dari laboratorium kerukanan umat beragama sekiranya ada orang yang ingin mengunjunginya.
“Saya menjawab memprogramkan perkampungan yang ditempati semua komunitas agama dan suku dari Papua hingga Banda Aceh, makanya direspon Kepala Negara dengan kesediaannya untuk nantinya meresmikan,” tegas Gubernur.
Perkampungan itu diprogramkan paling terlambat dibangun pada 2017 dan telah diresmikan 2018.
“Terpenting jalinan keharmonisan antarumat beragama yang dicerminkan dalam rangka menyukseskan Pesparawi Nasional XI, menyusul MTQ Nasional XXIV pada 2012 harus diwujudkan dalam hidup sehari – hari sehingga jangan hanya slogan,” tandasnya. (MP-3)
