Unpatti Ambon Tunda Pemilihan Rektor

Ambon, Maluku Post.com – Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menunda pemilihan rektor periode 2016 – 2020, yang dijadwalkan pada 29 Januari menjadi awal Februari 2016.
“Rencananya sebelumnya memang pada 29 Januari 2016. Namun, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir tidak bisa hadir karena sedang diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Yogyakarta,” kata Ketua Komisi Pemilihan Calon Rektor (KPCR) Unpatti Jance Tjiptabudy, di Ambon, Sabtu (30/1).
Kendati sedang ada jadwal lainnya, Menristekdikti Mohammad Nasir sudah memberitahukan kepada pihak Senat Unpatti Ambon agar menghubunginya kembali pada 1 Februari guna mengatur ulang jadwal pemilihan Rektor.
Penundaan sementara tersebut, kata Jance, tidak akan berpengaruh pada proses pelantikan Rektor Unpatti periode 2016 – 2020 yang sudah harus dilakukan sebelum 23 Februari.
“Beliau ada rapat kerja kementerian pada 1 – 3 Februari, tapi sudah menginformasikan kepada kami untuk mengontak lagi pada 1 Februari 2016 untuk menentukan kepastian pelaksanaannya. Paling penting sudah harus ada Rektor baru sebelum 23 Februari,” katanya.
Sebelumnya KPCR Unpatti telah menggelar sidang pemungutan suara untuk memilih calon Rektor secara tertutup pada 20 Januari 2016. Dari empat bakal calon, tiga orang profesor telah terpilih untuk tahap selanjutnya.
Tiga orang tersebut adalah Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si yang masih menjabat sebagai rektor Unpatti periode 2012 – 2016, Pembantu Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Unpatti,Prof. Dr. M. J. Sapteno, SH. M.Hum, dan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpatti Prof. Dr. Tonny Donald Pariela, MA.
Dalam pemilihan yang diikuti oleh 60 orang anggota senat, Thomas Pentury mendapatkan suara terbanyak yakni 21 suara, disusul oleh M. J. Sapteno dengan 16 suara, dan Tonny Donald Pariela dengan 13 suara.
“Kami tidak bisa memastikan apakah dalam pemilihan nanti 62 orang anggota senat bisa hadir semua. Pastinya sudah memberitahukan kepada mereka mengenai penundaan ini. Untuk suara menteri sendiri jumlahnya 35 persen atau 33 suara,” katanya. (MP-1)

Pos terkait