Ambon, Maluku Post.com – Gubernur Maluku, Said Assagaff memandang perlu Dinas Pertanian (Disperta) setempat berbenah agar mampu menurunkan inflasi dengan memanfaatkan sumberdaya dan teknologi yang dimiliki.
“Inflasi pada 2016 diperkirakan akan berkisar lima persen atau lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang berkisar empat persen,” katanya dalam sambutan yang dibacakan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir saat pembukaan forum SKPD Disperta setempat, di Ambon, Senin (7/3).
Dia mengatakan, salah satu penyebab terjadi inflasi di Maluku dipengaruhi sub sektor hortikultura seperti sayuran, bawang merah dan cabe rawit.
Terkait dengan kondisi ini, maka penyelenggaraan forum SKPD Disperta Maluku tahun 2016 strategis sebagai ajang untuk melakukan evaluasi, sekaligus memantapkan pelaksanaan program tahun anggaran 2016 serta perencanaan tahun anggaran 2017.
“Saya berharap melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi dan sinergitas yang intensif, sehingga pertemuan ini dapat meningkatkan kualitas/kuantitas produksi pertanian Maluku yang tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu melalui peningkatan ekspor produk-produk serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Mencermati hal tersebut, maka pembangunan sektor pertanian di Maluku harus dipacu agar kualitas dan kuantitas produk-produknya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, nasional bahkan berpotensi untuk ekspor.
Gubernur mengatakan, dalam struktur ekonomi Provinsi Maluku, sektor pertanian secara umum menyumbangkan 27,56 persen pendapatan domestik regional bruto (PDRB).
“Sektor pertanian juga menunjukan pertumbuhan rata-rata 4,4 persen sejak lima tahun terakhir,” ujarnya.
Seiring dengan hal-hal tersebut, maka dalam RPJMD tahun 2014-2019, Pemerintah Provinsi Maluku telah mencanangkan sasaran untuk tercapainya swasembada pangan strategis pada tahun 2019 sebesar 100 persen.
Dia mengatakan, cita-cita yang mulia ini terkesan sangat berat, namun perlu dilakukan, mengingat separuh pengeluaran rumah tangga di Maluku untuk belanja makanan 53 persen adalah membeli beras.
Kondisi ini tergolong tinggi, jika dibandingkan dengan belanja bahan makanan lainnya seperti ikan 41 persen, sayuran 26 persen, dan umbi-umbian 14 persen.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian agar dapat mendukung sepenuhnya upaya dalam rangka mewujudkan tercapainya pangan strategis 100 persen pada tahun anggaran 2019,” kata Gubernur.
Dia mengatakan pada 2015 produksi beras mencapai 117.791 ton gabah kering giling atau naik 14,63 persen dari produksi 2014.
Pencapaian ini disebabkan oleh kenaikan Produktifitas padi yang telah mencapai 5,6 ton/hektar.
“Sungguh merupakan kemajuan yang cukup berarti, karena setelah dikonversi, produksi padi ini setara dengan 70.675 ton beras atau mampu memenuhi 56 persen kebutuhan beras masyarakat Maluku yang mencapai 126.413 ton pada tahun 2015,” ujarnya.
Begitu juga dengan sub sektor lain, lanjutnya, seperti peternakan, perkebunan dan hortikultura telah menunjukan pertumbuhan dalam sisi produksi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. (MP-5)
