Ambon, Maluku Post.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah mengalokasikan dana bagi Bawaslu setempat sebesar Rp1,4 miliar untuk kegiatan pengawasan Pilkada serentak kelompok kedua pada 15 Februari 2017.
“Kami dialokasikan Rp1,4 miliar melalui APBD Maluku tahun anggaran 2016,” kata Sekretaris Bawaslu Maluku, Ronny Simatauw saat dikonfirmasi di Ambon, Sabtu (5/6).
Bawaslu Maluku mengusulkan Rp1,7 miliar untuk melakukan pengawasan Pilkada di empat Kabupaten dan satu Kota.
“Kami mengecek di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Setda Maluku hanya dialokasikan Rp1,4 miliar,” ujarnya.
Bawaslu Maluku akan memanfaatkan anggaran tersebut untuk melakukan supervisi ke Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Buru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kota Ambon yang menyelenggarakan Pilkada pada 15 Februari 2017.
Selain itu, persiapan pembentukan Panwaslu di empat Kabupaten dan satu Kota yang hingga kini prosesnya masih menunggu petunjuk dari Bawaslu RI untuk pembentukan tim seleksi.
Hanya saja, hingga saat ini anggaran tersebut belum bisa dicairkan, sedangkan tahapan Pilkada 2017 dijadwalkan dimulai pada Juni 2016.
Mekanisme keuangannya adalah setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus dilakukan konversi menurut aturan APBN, selanjutnya anggaran perlu diregistrasi ke Kemenkeu dan dilakukan pembukaan rekening.
“Kami mengharapkan Pemprov Maluku segera merealisasikan anggaran tersebut dan empat Pemkab dan Pemkot Ambon diimbau menetapkan dana pengawasan untuk masing – masing Panwaslu,” ujar Ronny.
Sedangkan, Ketua KPU Maluku, Musa Toekan mengemukakan penyelenggara mengusulkan anggaran ke Pemprov setempat sebesar Rp2,9 miliar untuk persiapan Pilkada 2017.
“Kami telah mengarahkan Sekretaris KPU untuk berkoordinasi ke BPPKAD Setda Maluku. Namun, belum dicairkan,” katanya.
KPU Maluku mendapatkan APBN pada tahun anggaran 2016 guna menghindari adanya duplikasi anggaran.
Saat ini, masing – masing partai politik di Maluku Tengah, SBB, Buru dan MTB serta Kota Ambon sedang membuka pendaftaran bakal calon. (MP-1)
