Ambon, Maluku Post.com – Saat ini, Pemerintah Pusat (Pempus) terus gencar merumuskan berbagai program serta rencana kerja yang difokuskan pada daerah perbatasan atau daerah yang dikenal dengan Terdepen, Terpencil, Terbelakang (3T). Salah satunya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yang program pembangunan sampai daerah pinggiran atau perbatasan. Dimana pembangunan PKSN sampai di tingkat kecamatan.
Menurut Kepala Badan Perbatasan Daerah Maluku Roni Tairas yang dikonfirmasi di Ambon, Kamis (31/3), mengatakan dari tiga daerah PKSN di Maluku, hanya satu daerah yang tersentuh program nasional ini, yaitu Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).
Sementara dua daerahnya diantaranya, Ilwaki, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, diakomodir masuk dalam daerah yang tersentuh PKSN di tahun 2017 dan 2018.
Tairas mengakui, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33, ada lima daerah di Maluku yang dikategorikan daerah perbatasan, yaitu Kabupaten MTB, Kabupaten MBD, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Dari kelima daerah tersebut, hanya tiga daerah Kabupaten MTB, Kabupaten MBD, Kabupaten Kepulauan Aru yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara dan Tual tidak termasuk, dan sudah diakomodir masuk dalam RPJMN 2019.
“Jika Maluku Tenggara dan Kota Tual mau mengajukan untuk masuk dalam RPJMN bisa saja, melakukan koordinasi dengan Gubernur untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thajo Kumolo selaku Kepala Badan Perbatasan Indonesia, dan pastinya akan dibantu,”ucapnya.
Ditambahkan, program PKSN juga termasuk dalam grand maritim atau tol laut dalam rangka membantu masyarakat pinggiran untuk menekan harga Sembako.
“Contohnya beras yang kita terima disini satu kilo Rp6000, namun disana sudah mencapai Rp20 ribu/kilo. Dimana dengan adanya tol laut maka akan menyuplai barang-barang sembako sampai di daerah perdesaan,”tuturnya. (MP-7)
