Ambon, Maluku Post.com – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemprov Maluku yang digelar di atas kapal PT.Pelni mendapat apresiasi sejumlah pejabat dari kementerian terkait. Musrenbang dengan cara ini dinilai efektif,efisien pesertanya fokus mengikuti Musrenbang serta diklaim menghemat keuangan daerah ketimbang digelar di hotel mewah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan pengarahan mewakili Mendagri Cahyo Kumolo saat Musrenbang Maluku di KM. Dorolonda dalam pelayaran Ambon Ternate, Kamis (7/4) lalu., menyatakan apa yang dilakukan Pemprov Maluku harus ditiru daerah lainnya di Indonesia.
Fakrulloh membandingkan saat Musrenbang tingkat nasional, pejabat dan peserta yang mengikuti Musrenbang banyak saat dibuka Presiden. Mulai berkurang saat menteri memberikan pemaparan. Jumlahnya makin berkurang ketika menteri selesai memberikan materi, peserta yang terdiri pejabat daerah dan pemerintah pusat memilih kabur. Namun jika Musrenbang digelar di laut, itu tidak mungkin itu terjadi karena peserta tidak bisa kemana-mana.
“Selama ini Musrenbang nasional ruangannya penuh saat Presiden membuka acara. Mulai berkurang saat menteri memberikan pemaparan, esoknya tinggal pejabat tingkat Dirjen, eselon satu. Dan setelah itu hanya ada ajudan, pejabatnya kabur. Kalau di laut kan tidak mungkin kabur, tidak mungkin lompat ke laut, mati dia. Ini harus dicontohi daerah lainnya, karena cara ini tepat pejabat fokus membahas perencanaan pembangunan untuk daerahnya,” ungkap Fakrulloh
Fakrulloh menyatakan, pelaksanaan di laut membuat pejabat fokus membahas rencana pembangunan di daerah masing-masing. Sehingga apa yang dilakukan Pemprov Maluku kini ditiru Pemprov Kepulauan Kepri, menggelar Musrenbang di atas kapal Pelni. Musrenbang nasional juga bisa dilakukan diatas kapal agar bisa merasakan denyut pembangunan di daerah.
“Sekali-sekali Musrenbang tingkat nasional yang dibuka Presiden bisa dicoba di atas kapal dalam pelayaran ke suatu pulau, agar semua fokus membahas masalah pembangunan. Saya yakin semuanya senang dan mau meneruskannya. Pemprov Kepri kini mengikuti apa yang dilakukan Maluku,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff mengklaim kegiatan di atas kapal itu lebih murah ketimbang di hotel mewah dan lebih fokus membicarakan perencanaan pembangunan di daerah.
“Kalau di laut sangat efisien, peserta mengikuti dengan baik, fokus bicara soal perencanaan pembangunan di daerah,” tandas Assagaff.
Berdasarkan pantauan saat pelaksanaan musrenbang hingga selesai kegiatan tersebut, alokasi biaya Musrenbang di kapal diantaranya pembelian tiket dan konsumsi untuk peserta. peserta dari 11 kabupaten/kota, dinas serta badan di lingkup Pemprov Maluku sebagian besar bertiket ekonomi rute Ambon, Ternate, Bitung dan kembali lagi ke Ambon. Sedangkan pejabat setingkat kepala dinas dan badan termasuk kepala daerah bertiket kelas I dan II.
Sejumlah pejabat dari kementrian terkait seperti Kementrian PPN/Bappenas, Kementrian Perhubungan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian ESDM dan Kementrian Pariwisata juga memberikan pemaparan, termasuk Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Maluku Brigjen Pol. Ihham Salahudin serta dari pihak Kejati Maluku. (**/MP-2)
