DPRD MBD Tuding Aparat Polisi Yang Bertugas Pada PT GBU Bukan Polisi RI
Ambon, Maluku Post.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Hermanus Lekipera meminta Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin untuk menindak aparat kepolisian yang terlibat penganiayaan terhadap warga Romang, Kecamatan Pulau Romang, yang menuntut penutupan tambang emas yang dikelola PT Gemala Borneo Utama (GBU), anak perusahaan tambang Negara Australia di Indonesia.
“Sebagai wakil rakyat MBD, saya meminta pak Kapolda Maluku untuk bersikap tegas terhadap masalah ini, karena seluruh anggota kepolisian yang bertugas di Romang maupun dari Polsek Kisar bukan polisi Republik Indonesia, tetapi polisi PT GBU,” tandas Lekipera kepada Maluku Post melalui ponselnya, Minggu (19/6).
Lekipera mengungkapkan akibat penambangan emas di Romang, sejumlah warga Desa Hila, Pulau Romang, dianiaya sejumlah oknum kepolisian yang ditugaskan di wilayah itu. Padahal, saat itu warga ingin mempertahankan hak-haknya sebagai pemilik lahan.
”Pak Kapolda Maluku harus tegas terhadap masalah ini. Sebagai wakil rakyat MBD, saya mengutuk keras tindakan aparat kepolisian yang menganiaya warga desa Hila hanya karena membela hak ulayat mereka karena diduga dirampas PT GBU,” tegas senator asal Daerah Pemilihan Kecamatan Pulau-pulau Terselatan – Romang, Wetar dan Kisar.
.
Lekipera menambahkan, sampai saat ini belum ada kebijakan populis di balik penanganan kasus tambang emas oleh PT GBU di Romang. Berdalih mengirim sampel, PT GBU masih melakukan pengiriman illegal berton-ton emas asal Romang dengan dibeking aparat keamanan.
“Slogan kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ternyata tidak berlaku bagi masyarakat pemilik hak ulayat yang dirampas PT GBU di Romang. Negara melalui alat-alat kekuasaan berdiri di atas kepentingan duit dan membela liberalisme global yang menyengsarakan masyarakat lokal di Romang.”tandasnya.
Sampai berita ini dimuat, Pihak PT GBU belum berhasil dikonfirmasi. (MP-9)
