Tahun 2017 Pempus Bangun SMK Kemaritiman Di Benjina

Ambon, Maluku Post.com - Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemaritiman di Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, yang direncanakan 2017 mendatang. Demikian disampaikan Melky Lohy, Kepala Bidang Pendidikan Menengah , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon, Selasa (12/7). “Jadi SMK Kemaritiman itu juga merupakan sekolah garis terdepan, sampai saat ini masih dalam proses perencanaan dan di tahun 2017 mendatang sudah mulai dilakukan pembangunan,” ungkapnya. Dijelaskan Lohy, SMK Kemaritiman ini akan dilengkapi dengan peralatan, asrama dan pola pembinaan yang memadai, yang anggarannya berasal dari APBN murni. Sedangkan tenaga pengajarnya akan dilihat sesuai kebutuhan. “Jadi kita melakukan pembangunan fisik, kita juga melihat ketersediaan personilnya. Selanjutnya akan lihat dengan biaya operasional pemeliharaan. Bisa juga dalam proses kedepan penyerapan anggarannya bisa dibiayai dari APBD,” tandas Lohy. Lohy menambahkan, bantuan sekolah garda terdepan bisa juga diberikan bagi daerah lain, namun daerah tersebut harus mempunyai lahan yang memadai sekitar 10-15 hektar. “Kita berupaya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Buru dan Buru Selatan tetapi terkendala dengan lahan,”pungkasnya. (MP-7)

Ambon, Maluku Post.com – Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemaritiman di Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, yang direncanakan 2017 mendatang. Demikian disampaikan Melky Lohy, Kepala Bidang Pendidikan Menengah , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon, Selasa (12/7).

“Jadi SMK Kemaritiman itu juga merupakan sekolah garis terdepan, sampai saat ini masih dalam proses perencanaan dan di tahun 2017 mendatang sudah mulai dilakukan pembangunan,” ungkapnya.

Dijelaskan Lohy, SMK Kemaritiman ini akan dilengkapi dengan peralatan, asrama dan pola pembinaan yang memadai, yang anggarannya berasal dari APBN murni. Sedangkan tenaga pengajarnya akan dilihat sesuai kebutuhan.

“Jadi kita melakukan pembangunan fisik, kita juga melihat ketersediaan personilnya. Selanjutnya akan lihat dengan biaya operasional pemeliharaan. Bisa juga dalam proses kedepan penyerapan anggarannya bisa dibiayai dari APBD,” tandas Lohy.

Lohy menambahkan, bantuan sekolah garda terdepan bisa juga diberikan bagi daerah lain, namun daerah tersebut harus mempunyai lahan yang memadai sekitar 10-15 hektar.

“Kita berupaya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Buru dan Buru Selatan tetapi terkendala dengan lahan,”pungkasnya. (MP-7)

Pos terkait