Ini Penyebab DPRD Ambon Desak Pemkot Koordinasi Dengan BWS

Ambon, Malukupost.com - Pemerintah kota (Pemkot) Ambon lewat dinas Pekerjaan Umum (PU), didesak segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku terkait pengerukan sungai. Pasalnya, proyek pengerukan sungai oleh BWS Maluku mengalami kendala pada akses masuk alat berat. Wakil Ketua DPRD kota Ambon, Rustam Latupono, Senin (20/3) mengatakan, pemerintah kota Ambon lewat dinas terkait harus segera merespons program prioritas dari pihak BWS Maluku. Yang mana ingin melakukan normalisasi sungai atau pengerukan di lima sungai kota Ambon. Diantaranya, sungai Galala, Batumerah, Skip, Batu Gajah dan Batu Gantung.
Ambon, Malukupost.com – Pemerintah kota (Pemkot) Ambon lewat dinas Pekerjaan Umum (PU),
didesak segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku terkait
pengerukan sungai. Pasalnya, proyek pengerukan sungai oleh BWS Maluku mengalami
kendala pada akses masuk alat berat.
Wakil Ketua DPRD kota Ambon, Rustam Latupono, Senin (20/3)
mengatakan, pemerintah kota Ambon lewat dinas terkait harus segera merespons
program prioritas dari pihak BWS Maluku. Yang mana ingin melakukan normalisasi
sungai atau pengerukan di lima sungai kota Ambon. Diantaranya, sungai Galala,
Batumerah, Skip, Batu Gajah dan Batu Gantung.
Menurut Latupono, pada 5 sungai tersebut terkendala akses
masuk alat berat ke sungai untuk melakukan pengerukan. Dan ini membutuhkan
perhatian pemerintah kota lewat dinas terkait untuk bisa mencari atau melakukan
sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ada akses atau lahan yang disediakan
untuk masuknya alat berat milik BWS sehingga pengerukan bisa dapat dilakukan.
“Ini merupakan hal penting jika pihak Balai Sungai bersedia
melakukan pengerukan sungai. Maka harus ada respon dari pemerintah kota lewat
dinas terkait. Kita tahu bersama bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir
adalah meningkatkan volume sedimen di sejumlah sungai. Makanya ini harus
dikeruk. Karena tidak lama lagi, kota Ambon akan masuk musim penghujan,” tandasnya.
Dijelaskan Latupono, harus ada perhatian serius dari
pemerintah kota untuk bisa membangun koordinasi dengan pihak BWS. Sehingga
dapat mempermudah juga dalam membantu pihak BWS Maluku untuk bisa menyelesaikan
program prioritasnya terhadap normalisasi 5 sungai di kota Ambon. Bahkan
persoalan lahan atau akses masuk, harus dikoordinasikan secara bersama dan menjadi
tanggung jawab pemerintah kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Sehingga ada lahan atau akses masuk yang dapat disediakan masyarakat atau
pemerintah kota sendiri.
“Saya minta kepada pihak pemerintah kota atau lewat dinas
teknis untuk bisa berkoordinasi dengan pihak BWS. Karena musim penghujan sudah
didepan mata. Sehingga dari koordinasi yang dibangun, bisa mendapat akses untuk
dapat melakukan pengerukan. Sehingga masyarakat tidak selalu dikorbankan setiap
tahunnya. Apalagi dengan kondisi keuangan pemkot yang belum stabil, maka harus
memanfaatkan kesempatan ini,” tegasnya.
Latupono menambahkan, koordinasi dari kedua belah pihak bisa
terbangun dengan baik sehingga ada akses masuk yang disiapkan untuk melakukan
pengerukan.

“Mewakili seluruh DPRD kota Ambon, saya berharap dinas PU
kota Ambon bisa secepatnya berkoordinasi dengan BWS untuk pelaksanaan teknis di
lapangan. Serta berkoordinasi juga dengan masyarakat setempat agar ada akses
alat berat dapat digunakan, sehingga pencegahan banjir bisa dilakukan,”
pintanya.(MP-8)

Pos terkait