Ambon, Malukupost.com – Kepala Inspektorat Maluku, Semy Risambessy mengakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Romelus Far-Far lemah dalam melakukan pengawasan kepada bawahannya.
Menurut Risambessy, lemahnya pengawasan yang dimaksud adalah mengontrol proses pengelolaan anggaran yang dilakukan bawahannya.
“Hal tersebut dikarenakan atasan sering melakukan perjalanan-perjalanan dinas, namun lupa mengontrol bendahara dalam proses pengelolaan anggaran. Salah satunya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan,” ungkapnya di Ambon, Minggu (19/3).
Risambessy menambahkan, mengontrol pengelola anggaran merupakan rutinitas yang harus dilakukan oleh pimpinan SKPD setiap triwulan.
“Setiap SKPD tiap triwulan harus ada pengawasan dari pimpinan SKPD, tetapi mereka tidak pernah lakukan itu,” tandasnya.
Untuk itu, Risambessy berharap ada perhatian khusus dari setiap pimpinan SKPD untuk selalu mengontrol kinerja bawahannya terutama dalam pengelola anggaran.
“Karena sampai saat ini masih ada temuan oleh BPK,” bebernya..
Dijelaskan Risambessy, temuan yang dimaksud oleh BPK, antara lain masih banyak penyimpanan barang yang tidak membuat kartu persediaan, masih banyak Pejabat Penataan Usaha keuangan (PPK) SKPD yang belum melaksanakan tugas fungsi verifikasi bukti pertanggungjawaban keuangan secara optimal.
“hal ini yang mengakibatkan terjadi masih terdapat pencatatan belanja pada buku khas umum yang tidak dilengkapi bukti. Selai itu Pembayaran volume pekerjaan fisik bangunan kadang tidak sesuai, dimana pekerjaan belum 100 persen dikerjakan namun sudah dilakukan proses pembayaran, dan lain sebagainya,” jelasnya. (MP-7)
