Masyarakat Tolak Rencana Pembangunan Batalyon Komposit Di MTB

  • Whatsapp
Saumlaki, Malukupost.com - Lebih dari 200 orang perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemerintah desa Lauran di kecamatan Tanimbar Selatan dan desa Lorulun di kecamatan Wertamrian menggelar demonstrasi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Senin (5/3) siang.    Berdasarkan pantauan media ini, demonstrasi yang dipimpin oleh Koordinator Komisi Justice and Peace Keuskupan Amboina wilayah Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya, RD. Yoppie Sorluri, dan Pastor Paroki Lorulun, RD. Poncy Ongirwalu, dan tokoh masyarakat adat desa Lauran RD. Matheus Bwariat tersebut diterima oleh pimpinan DPRD dan Bupati MTB dan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat secara terpisah.

Saumlaki, Malukupost.com – Lebih dari 200 orang perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemerintah desa Lauran di kecamatan Tanimbar Selatan dan desa Lorulun di kecamatan Wertamrian menggelar demonstrasi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Senin (5/3) siang.

Berdasarkan pantauan media ini, demonstrasi yang dipimpin oleh Koordinator Komisi Justice and Peace Keuskupan Amboina wilayah Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya, RD. Yoppie Sorluri, dan Pastor Paroki Lorulun, RD. Poncy Ongirwalu, dan tokoh masyarakat adat desa Lauran RD. Matheus Bwariat tersebut diterima oleh pimpinan DPRD dan Bupati MTB dan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat secara terpisah.

Dihadapan pimpinan dan Anggota DPRD MTB, RD. Yoppie dan RD. Ponci menyerahkan pernyataan sikap yang berisi penolakan warga terhadap rencana pembangunan batalyon komposit diatas lahan milik masyarakat desa Lauran dan Lorulun yang sebelumnya telah ditinjau oleh Pangdam XVI Pattimura.

Para demonstran menyatakan bahwa masyarakat adat Lauran, Lorulun, dan gereja Katolik menolak menjual tanah karena tanah adalah warisan leluhur, hidup, dan untuk masa depan anak cucu. Selain itu, Demonstran meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk memanggil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB guna mempertanggung jawabkan hal ini, sekaligus meminta DPRD sebagai representasi rakyat untuk memperjuangkan penolakan terhadap penjualan tanah mereka.

Demonstran juga mengutuk oknum-oknum TNI AD yang telah sepihak memasang pengumuman pembangunan batalion di atas tanah adat mereka tanpa adanya pembicaraan dan persetujuan dengan pemilik hak ulayat. Karena menurut mereka apa yang dilakukan oknum-oknum TNI AD tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap hak asasi masyarakat adat dan gereja.

Para Demonstran meminta DPRD untuk segera memanggil Dandim 1507/Saumlaki guna mempertanggungjawabkan pemasangan papan pengunguman pembangunan batalion di atas lahan mereka dan segera mencabut papan pengumuman tersebut.

Sementara kepada Pemerintah Kabupaten MTB, demonstran menyatakan kekesalan mereka terhadap sikap Pemkab MTB yang secara sepihak memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk menjual tanah dan membangun komunikasi yang salah dengan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atas tanah-tanah dimaksud. Selain itu, Pemkab MTB diminta untuk segera menghentikan pembelian lahan adat di Lauran dan Lorulun.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh RD. Yoppie, demonstran menilai Dandim 1507/ Saumlaki telah dengan sengaja menipu Pangdam XVI Pattimura Ambon bahwa masyarakat di dua desa tersebut telah bersepakat menjual lahannya untuk pembangunan batalyon komposit, padahal nyatanya tidak seperti demikian. 

“Atas dasar ini maka kami meminta DPRD untuk merekomendasikan kepada Pangdam XVI Pattimura Ambon untuk segera mencopot Dandim1507/Saumlaki dari jabatannya karena telah menipu kami,”tandas pastor Yoppie.

Para Demosntran setelah diterima oleh Ketua DPRD, Frengki Limber diruang kerjanya beserta Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD MTB menggelar rapat paripurna dengar pendapat dengan para demonstran dan menerima pernyataan sikap mereka.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Frengki Limber dan Wakil Ketua, Piet Kait Taborat, DPRD memandang bahwa persoalan ini penting dan mendesak sehingga mereka bersepakat mengagendakan untuk mendengar penjelasan Bupati MTB dan Dandim 1507/Saumlaki dalam rapat yang sama pada hari Rabu (7/3) mendatang.

Usai pertemuan dengan pihak DPRD MTB, para demosntran bertolak menuju kantor Bupati, perwakilan demonstran langsung diarahkan untuk bertemu dengan Bupati dan sejumlah pimpinan SKPD diruang rapat Bupati.

“Partisipasi gereja dalam persoalan ini adalah menyuarakan persoalan umat yang tidak dapat bersuara. Masyarakat tidak mau melepaskan tanah mereka karena hal ini berhubungan dengan ketergantungan hidup mereka yang semuanya petani dimana lahan menjadi hal penting bagi mereka untuk bercocok tanam,”ungkap pastor Yoppie dalam pertemuan dengan Bupati.

Bupati MTB, Petrus Fatlolon pada kesempatan itu mengatakan program pembangunan Batalyon Komposit adalah program pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjalankannya. Tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan itu, Bupati katakan telah ditempuh sesuai mekanisme yakni telah ada kata sepakat dengan para pemilik lahan di desa Lorulun dan hal itu menjadi dasar bagi dirinya untuk menyurati Pangdam XVI Pattimura soal penyediaan lahan.

“Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh para Pastor untuk dan atas nama masyarakat ini akan kita proses sesuai dengan mekanisme. Kami tidak bisa memutuskan seketika karena ada kewenangan yang tidak dilimpahkan ke daerah,”katanya.

Sementara Camat Wertamrian, Leo Samangun menjelaskan proses persetujuan awal telah dilakukan antara pemkab MTB dengan para pemilik petuanan dan masyarakat terhadap rencana pelepasan lahan untuk pembangunan dimaksud.

“Hanya saja setelah itu muncul keberatan dari para pemilik lahan yang lain,” ungkapnya.

Sementara Dandim 1507/Saumlaki, Letkol.Inf. Ryan Heryawan menyatakan pembangunan batalyon komposit tersebut masih dalam rencana sehingga penentuan lokasi masih belum final.

“Pemasangan papan pengumuman disitu bukan berarti saya menyerobot, tetapi hanya ada pemberitahuan tentang rencana akan dibangun Batalyon Komposit di Lorulun, kompi Armed di Lauran dan begipula di Selaru. Hal ini masih dalam kajian dan jika masyarakat lauran tidak bersedia maka saya akan sarankan untuk dibangun di pulau Selaru,”ujarnya.

Pada pertemuan antara Pemkab MTB dan para demosntran tidak menghasilkan kata sepakat soal penyelesaiannya, kendati demikian bupati Fatlolon mengaku optimis akan diselesaikan dalam waktu dekat melalui jalur dialog dengan para pemimpin demonstasi.

Aksi demonstrasi berjalan dengan aman dan tertib hingga masa pendemo membubarkan diri usai bertemu dengan Bupati dan Dandim. Aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres MTB terlihat aktif mengarahkan masa pendemo sehingga demonstrasi berjalan dengan aman dan lancar. (MP-14)

Pos terkait