Langgur, Malukupost.com – Sejak hari Jumat (21/2/2020) hingga kini, terlihat kesibukan para pegawai dari dinas, badan dan sekretariat daerah di lokasi Kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra) yang baru.
Para pegawai dari dinas/badan tersebut melakukan mobilisasi (pemindahan) barang-barang dan dokumen, karena kantor bupati yang berlokasi di jalan Langgur-Debut tersebut pekan depan mulai difungsikan.
“proses pemindahan barang-barang (dokumen) dinas/badan ke kantor yang baru sudah seminggu ini terhitung sejak hari Jumat (pekan kemarin),” ujar Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Malra, Martinus Mon di Langgur, Jumat (28/02).
Karena banyaknya dokumen-dokumen penting dari dinas/badan yang harus dijaga dan diperhatikan pada saat pemindahannya, maka proses mobilisasinya membutuhkan waktu.
Martinus Mon mengungkapkan, pemanfaatan kantor bupati yang baru tersebut untuk mengurangi pembiayaan sejumlah dinas dan badan yang selama ini masih mengontrak rumah warga untuk berkantor.
“karena selama beberapa tahun ini beban APBD untuk kontrakan kantor-kantor ini cukup tinggi, sehingga ketika kantor bupati yang baru mulai diisi oleh dinas/badan secara keseluruhan maka sudah mengurangi beban APBD,” ungkapnya.
Menurutnya, walaupun masih ada kekurangan sarana prasarana di kantor baru tersebut, akan dipenuhi oleh Bagian Umum Setda Malra. Oleh karena itu, masing-masing kepala bagian/badan (kabag/kaban) Setda Malra telah berbenah ruangan di kantor baru yang sudah dibagikan.
“petunjuk dari Pak Sekda itu kalau dapat maka hari Senin (2/3/2020) kegiatan aktifitas sudah mulai efektif dilaksanakan di kantor yang baru,” katanya.
Untuk diketahui, sejumlah dinas/badan yang akan mulai beraktifitas di lokasi kantor bupati yang baru yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dan akan disusul dinas/badan yang lain.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum dapat menempati kantor baru di lokasi tersebut karena kapasitas ruangan tidak memadai berdasarkan jumlah ASN yang ada di BKPSDM. Ruangan tersebut sementara waktu akan digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).
Dijelaskan Martinus Mon, untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), ruangannya sudah tersedia. Meskipun demikian, BKAD untuk sementara waktu masih berkantor di kantor yang lama (kantor sekarang).
“BKAD harus pindah kesana karena ruangan sudah tersedia, cuma karena dokumen-dokumen keuangan sangat banyak, apalagi sekarang tim audit dari BPK sementara melakukan pengauditan, sehingga takutnya nanti dokumen ada yang tercecer maka sementara BKAD berkantor saja disini (kantor lama), hingga tim audit BPK menyelesaikan pekerjaannya,” bebernya.
Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati sementara waktu masih berkantor di kantor lama karena masih banyak hal yang harus diselesaikan di kantor baru.
“sedangkan Pak Sekda rencananya akan berkantor disana karena ruangannya sudah siap, demikian juga dengan ruangan untuk Sekretariat Daerah” tandasnya.
Dengan demikian, maka kantor bupati yang lama akan ditempati oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
“jika nanti BKAD sudah pindah juga ke kantor baru, maka jika dilihat dari kapasitas gedung ini bisa saja BKPSDM akan berkantor disini,” pungkasnya. (MP-15)
