Bupati Malra Hadiri Rakornas Pengamanan Perbatasan Negara Tahun 2020

Rakornas Pamtas Tahun 2020
Bupati Malra, Drs. Hi. M. Thaher Hanubun (paling tengah) didampingi Plt. Kepala BPPD Malra, Daniel Lucas Kusapy, S.IP, M.Si (kiri), saat mengikuti Rakornas Pamtas Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/3/2020)

Langgur, Malukupost.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Siaran pers Humas Pemda setempat yang diterima media ini, Kamis (12/3/2020) menyebutkan, kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun.

Plt. Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam laporannya mengatakan, Rakor dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang arah kebijakan pengamanan perbatasan.

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rakornas Pamtas 2020 ini adalah memberikan pemahaman tentang arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan negara serta menemukan permasalahan-permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara sebagai dasar perumusan dan kebijakan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara terpadu menuju perbatasan negara yang aman, tertib, dan dinamis.

Suhajar mengungkapkan, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Rakornas ini adalah tersusunnya rekomendasi dari perspektif masing-masing pemangku kepentingan untuk dijadikan dasar perumusan dan penyusunan sistem perbatasan negara yang terpadu sebagai penopang tata kelola perbatasan negara yang efektif menuju perbatasan negara yang aman, tertib, maju dan dinamis.

Selain itu, Rakornas dimaksud dilaksanakan dalam rangka Penguatan Sistem Tata Kelola Perbatasan Negara khususnya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah sistematis dan komprehensif dalam mewujudkan sistem pengamanan perbatasan terpadu.

Untuk diketahui, Rakornas Pamtas tersebut dihadiri pula oleh beberapa Menteri diantaranya Menkopolhukam, Mendagri (yang juga Kepala BNPP), Panglima TNI, Kapolri, 15 Gubernur dan Forkopimda Provinsi, 54 Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Kepala BPPD Se-Indonesia. (MP-15)

Pos terkait