Langgur, Malukupost.com – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menyelenggarakan Workshop Nasional untuk membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Workshop tersebut dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aryo Hanggono, di Platinum Balikpapan Hotel & Convention Hall, Kalimantan Timur, Selasa (10/3/2020).
Siaran pers Humas Pemda Malra yang diterima media ini, Kamis (12/3/2020) menyebutkan, kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Petrus Beruatwarin, yang mewakili Pemda Malra.
Wabup Beruatwarin didampingi Asisten Perekonomian dan SDA, Setda Malra, Zainal Arifin, dan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Jhon N. Hukubun.
Workshop Nasional yang digelar selama tiga hari (10-12 Maret 2020) tersebut merupakan kelanjutan dari Rakernis Sahlikada, pada akhir Februari lalu.
Selain workshop, dilaksanakan pula Rakornas dan Kongres Nasional Maritim (Konasmi) II, serta Deklarasi Pembentukan Asosiasi DPRD Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia.
Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun media ini, Aryo Hanggono saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan, Tema yang diangkat adalah Penguatan Legislasi Daerah untuk Indonesia Maju.
Menurutnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan pesisir yang sangat panjang, namun pembangunan belum sepenuhnya berparadigma kemaritiman.
Workshop dan sosialisasi RUU merupakan momentum melahirkan gagasan dan aspirasi daerah terkait kepentingan kepulauan dan pesisir yang bermanifestasi dalam sebuah Undang-Undang (UU) daerah kepulauan.
Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menetap di daerah kepulauan dan pesisir
Aryo Hanggono mengatakan, transformasi ekonom kelautan harus dilakukan, dengan salah satu dasarnya provinsi kepulauan yang memiliki payung hukum undang-undang.
Untuk itu, pihaknya berharap tahun ini bisa selesai sehingga legislasi untuk Indonesoa maju berbasis kepulaua itu dapat berjalan dengan baik.
Kegiatan Workshop Nasional tersebut diikuti oleh ratusan peserta baik Gubernur, Walikota, Bupati, DPRD dan Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain berbasis kepulauan. (MP-15)
