PMD Mangoli Gelar Aksi Tuntut Transparansi Penggunaan Dana Desa

  • Whatsapp

Sula, MalukuPost.com – Sejumlah warga masyarakat Desa Mangoli, kecamatan Mangoli Tengah, kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Desa (PMD) Mangoli melakukan aksi demontrasi mempertanyakan sejumlah anggaran dana Desa yang diluncurkan bagi warga terdampak covid-19.

Aksi yang digelar, Sabtu (16/5) lalu tersebut merupakan wujud kepedulian masyarakat dan rasa ketidakpuasan Pemerintah Desa dalan penggunaan pengelolaan anggaran Covid -19 yang di keluarkan dari Anggaran Dana Desa.

Koordinator lapangan PMD Mangoli, Chefan Fokatea melalui pesan whatsapp-nya kepada media ini, Kamis (21/5) menyatakan ada indikasi dugaan korupsi dari penggunaan pengelolaan anggaran Desa yang diperuntukan untuk belanja Covid – 19.

“Kami dari persatuan Masyarakat Mangoli menuntut Kepala Desa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala keuangan belanja Covid pada kami Masyarakat karena ada dugaan penyelewengan anggaran,” ungkapnya

Menurut Fokatea, beberapa persoalan yang menjadi keresahan masyarakat Desa yakni perencanaan dan pelaksanaan pembangunan badan usaha milik desa (Bumdes) dan proses pendataan bantuan langsung tunai (BLT).

“Persoalan Bumdes sejak tahap perencanaan sampai pada saat pelaksaan pembangaunan, bahkan sampai sudah hampir selesai bangunan fisiknya tetapi tidak ada keterbukaan kepada masyarakat desa secara mayoritas tentang pengelolaan pembangunan,”ujarnya

Dijelaskan Fokatea, tentang metode dan proses pendataan bantuan langsung tunai (BLT) yang sampai pada saat ini tidak diketahui oleh masyarakat. selain itu penggunaan dana desa untuk belanja masker senilai Rp8.000.000 tapi direalisasi oleh pemerintah Desa hanya senilai Rp7.000.000. bahkan pembangunan fisik (ruang tunggu) dengan menggunakan Dana Desa 2019 yang belum terselesaikan hingga saat ini.

“Dari beberapa keganjalan yang dapat kami dapatkan, maka kami menilai pemerintah Desa telah lalai dalam tugas dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat secara sama dan adil sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang Desa No 6 tahun 2014,” katanya.

“Akibat dari dugaan penyelewengan tersebut maka kami juga menuntut keadilan itu kepada pemerintah Desa agar transparan sesuai hak konstitusi kami sebagai masyarakat,” menambahkan.

Fokatea berharap, dapat apa yang disampaikan dapat sesegera mungkin diakomodir oleh Pemerintah Desa.

Pos terkait