Ambon, MalukuPost.com – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku bidang Pemenangan Pemilu, Benhur G Watubun menyatakan banyak variabel yang dilakukan dalam mengukur indeks demokrasi Indonesia di Maluku oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Banyak aspek soal pembebasan berpendapat, kebebasan keyakinan, kebebasan mengadukan laporan, jadi tidak satu variabel saja yang dilihat,“ ujarnya di Ambon, Senin (11/5), usai mewakili Ketua DPD PDIP Maluku Murad Ismail mengikuti seminar online yang diselenggarakan BPS bekerjasama dengan KemenPolhukam dan Kemendagri.
Watubun katakan, dalam pengambilan data di Maluku ternyata pihak BPS hanya menggunakan satu coding koran dari satu media saja yang mempunyai oplah yang besar yakni ambon ekspres
“Tapi kita memahami sungguh bahwa, seluruh kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, politik, sosial budaya itukan tidak hanya dia tercover oleh satu media kan banyak media, dan yang tidak dicover oleh ambon ekspres itu yang harus kita sampaikan,” ungkapnya
Watubun menambahkan, menyangkut kinerja pemerintah dan lain-lain aspeknya banyak hal, soal kelembagaan politik hal memilih dan dipilih banyak faktor yang disampaikan dengan 28 indikator yang dipakai oleh BPS untuk mengukur indeks demokrasi di Maluku.
“Yang harus kita lihat adalah di tahun 2017 dan 2018 indeks demokrasi di maluku diatas rata-rata nasional, dan memang harapan kita semua proses itu harus jalan dengan baik,” katanya.
“Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM ada keputusan pengadilan yang kontraversial, kemudian kasus kasus yang dihentikan oleh polisi dan jaksa, itu semua indikasi yang dipakai BPS untuk menilai indeks demokrasi, jadi kita harap semua dia memberi harapan yang terbaik tentang pembangunan masyarakat maluku,” katanya lagi.
