41 KK Terdampak Pembangunan PSN Bendungan Way Apu Terima Santunan

  • Whatsapp

Gubernur Murad: Pembangunan PSN Bendungan Way Apu Miliki Dampak Positif

Namlea, MalukuPost.com – Kurang lebih dua tahun beproses, mulai dari tahun 2018, akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku menyalurkan santunan biaya ganti rugi lahan kepada 41 Kepala Keluarga (KK) terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way Apu, Kabupaten Buru.

Berdasarkan pantauan media ini, penyerahan santunan yang dipusatkan di aula Jikumerasa Beach Resort & Resto, Rabu (12/08/2020), dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dimana tamu maupun penerima santunan diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam aula, bahkan tempat duduk dari tamu undangan maupun penerima santunan diberi jarak.

Santunan dengan total Rp3,6 miliar diberikan beserta buku rekening kepada diberikan kepada 41 penerima. Dimana santunan yang diterima setiap penerima bervariasi, ada yang mencapai Rp612.445.598, atas nama Manawehe Wael.

Santunan ini diserahkan secara bergilir, mulai dari Kepala BWS Maluku, Marva Ranla Ibnu, Ketua tim terpadu penanganan dampak sosial masyarakat pembangunan Bendungan Way Apu, Murad Ismail, Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Maluku, Roy C Siauta, Bupati Buru, Ramli Umasugi, Kepala BIN Daerah Maluku, Brigjen TNI Jimi Aritonang, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, yang diwakili As Intel Iwa Suwiya Pribawa, Wakapolres Pulau Buru, Wakil Kepala Polres Pulau Buru, Bachri Hehanussa, Kapten Inf Malagapy.

Proses administrasi disaksikan kepala BWS Maluku, Marva Ranla Ibnu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Roy C Siauta dan PPK Bendungan Way Apu, Dr. Ruslan Malik, ST., MT  

Ketua tim terpadu penanganan dampak sosial masyarakat pembangunan PSN Bendungan Way Apu, yang juga merupakan Gubernur Maluku, Murad Ismail, diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy C Siauta, dalam sambutannya mengatakan, kehadiran sebuah proyek atau sebuah investasi sudah pasti memberikan dampak positif maupun negatif, dengan melalui kajian, baik itu lingkungan maupun secara teknis, berdasarkan aturan dan perintah undang-undang. Sehingga penetapan lokasi sudah tepat, dan dampak yang terjadi, baik negatif maupun positif wajib dikelola, sesuai dokumen kajian tersebut.

“Kita hadir saat ini adalah bagian dari bagaimana menyelesaikan dari salah satu dampak, yaitu dampak sosial adalah bagian dari santunan yang akan terima bapak/ibu saat ini. Saya kenal betul wajah-wajah bapak/ibu ada yang hadir pada saat kita membahas atau mengkaji dokumen rencana pembangunan PSN Bendungan Way Apu ini. dan bapak/ibu bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten bersama-sama mendorong proses pembangunan ini sehingga pada waktunya selesai dan bisa dimanfaatkan,”tuturnya.

Menurut Gubernur Murad, pembangunan PSN Bendungan Way Apu memiliki dampak positif, baik itu dari sisi penyerapan tenaga kerja, terciptanya parawisata baru yang tentunya akan menarik minat dari masyarakat Maluku secara nasional untuk datang berkujung di Maluku, kemudian kegiatan olahraga dan lain sebagainya.

“Banyak sekali dampak yang akan diperoleh masyarakat di sekitar lokasi PSN Bendungan Way Apu. Makanya yakinlah bahwa kehadiran sebuah proyek dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat yang tadinya berada di level paling bawah akan merubah ke level menengah dan lebih tinggi lagi,”ujarnya.

Murad katakan, proses pemberian santunan itu jangan disalah artikan, jangan sampai ada padangan bahwa santunan ini adalah bagian yang terpisahkan dari ganti rugi, tetapi proses ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Pepres) nomor 62 yang tidak menggunakan istilah ganti rugi tetapi santunan.

“Dari santunan ini, saya berharap tidak ada lagi muncul konflik, terkait penggunanaan lahan untuk pembangunan. Hari ini ketika bapak/ibu berkomitmen dan menerima santunan sebagai bagian berkah dari Allah berikan kepada kita maka disitulah, bapak/ibu harus jujur terhadap masa depan dari generasi yang tidak terpisahkan dari PSN Bendungan Way Apu,”ungkapnya.

Gubernur Murad berpesan kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati Buru, tokoh adat, tokoh masyarakat dan penerima santunan, untuk bergandeng tangan, menyatukan visi untuk mendorong, dan mendukung BWS Maluku dalam proses pembangunan PSN ini.

 

PPK Bendungan Way Apu, Dr. Ruslan Malik, ST., MT bersama pengawas lapangan memberikan santunan kepada salah satu penerima

“Kami berharap situasi keamanan, gejolak sosial lainnya janganlah dimunculkan, tetapi didiskusikan, ada pemerintah kabupaten, BWS Maluku, semua itu bisa didiskusikan dengan baik, tetapi jangan menciptakan konflik sosial di dalam kehidupan masyarakat. Selesai penyerahan bantuan sosial maka clean dan clear, jangan lagi mempertanyakan hal-hal yang lain, karena semua sepakat ketika santunan itu diberikan maka selesai,”bebernya.

Gubernur Murad menambahkan, atas nama pemerintah provinsi Maluku, tim Kajian, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini BWS, yang telah membantu, sehingga proses penyerahan santunan berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Ditempat yang sama, Kepala BWS Maluku, Marva Ranla Ibnu, mengutarakan santunan yang diberikan merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan (SK) Gubernur, yang didalamnya mengatur tentang besaran satunan,melalui kajian teknis dan hukum.

“Saya baru satu bulan disini, namun saya berkoordinasi untuk melihat hal prioritas di provinsi Maluku, salah satunya adalah Direktif Presiden lewat Peraturan Pemerintah, menyangkut PSN yaitu Bendungan Way Apu, yang merupakan satu dari 65 bendungan di Indonesia yang harus disukseskan,” ucapnya.

Hasil dari penyerahan santunan ini, selain melaporan kepada pemerintah pusat, juga kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Bahkan dirinya berharap, santunan ini dapat digunakan secara produktif bukan konsumtif, harus memilah mana yang dahulu dibelanjakan, sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan.

“Bendungan ini memiliki dampak positif, diantaranya mereduksi banjir, dengan kapasitas tampung dari Bendungan sekitar 50 juta kubik, menghasilkan sekitar 8 megawatt dengan konteks listrik mikro hidro, serta keterjaminan terhadap irigasi dengan mengkafer 10 ribu hektar,” katanya.

“Memang kami sudah dengar disampaikan Bupati, tetapi di era pendemi ini pulau Buru aman, karena kunci dari pada keamanan secara regional adalah ketahanan pangan. Pak Presiden sedang mengejar ketahanan pangan se-Indonesia, salah satu di pulau Buru. Mudah-mudahan dengan kehadiran bendungan ini pulau Buru lebih maju dan jaya,”katanya menambahkan.

Sekedar tahu, 41 KK penerima santunan, masing-masing yakni Manawehe Wael, Markus Wael/Iklan Wael, Yengkis Latbual, Manhawa Wael, Relis Latbual, Aris Latbual, Roi Latbual/Manroi Latbual, Sahingga Latbual/Elis Latbual, Wantas Nurlatu, Sugihingga Nuraltu/Upang Nurlatu, Tino Latbual/Kino Latbual, Saleh Latbual/Any Nurlatu, Walandea Latbual, Neles Latbual, Onya Nuralatu, Dapit Nurlatu/Dapet Nurlatu, Yanti Latbual, Manronggeng Latbual, Beni Latbual, Buju Nurlatu, Melakun Latbual/Nompes Latbual Victor Latbual, Jene Latbual, Yonas Latbual Aus Latbual, Bingul Nurlatu, Linter Latbual, Dani Latbual, Pieter Latbual, Mulung Latbual, Remon Latbual, Yokang Latbual, Ny. Temun/Noke Latbual (ahli waris), Melakukan Latbual, Ros Latbual, Jebarakin Nurlatu, Onyong Nurlatu, Upus Latbual, Manheng Nurlatu, Sami Latbual, dan Tongka Latbual.

Pos terkait