Aksi Penolakan PT GMI Masih Berlanjut

  • Whatsapp
Antara

Ambon, MalukuPost.com – Aliansi Taniwel Raya (Antara) terus menyuarakan untuk dibatalkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Marmer kepada PT Gunung Makmur Indah (GMI).

Aksi penolakan ketiga kalinya itu berlangsung di DPRD Maluku, Selasa (13/10).

Menyikapi tuntutan Antara, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, menyatakan sesuai mekanisme DPRD tidak punya kewenangan untuk membatalkan izin PT GMI, tetapi melakukan pertimbangan untuk ditindaklanjuti eksekutif.

“Karena pembatalan merupakan kewenangan eksekutif, tidak ada di legislatif. Oleh karena itu, masukan yang disuarakan Antara, tetap ditampung sebagai bahan diskusi dalam rangka memberikan pertimbangan dewan kepada pihak terkait,” katanya.

“Misalnya mereka minta untuk membatalkan izin namun kewenangan itu tidak di DPRD. Hanya diberikan pertimbangan,”katanya lagi.

Dijelaskan Wattimury, mengenai rencana on the spot ke lokasi pertambangan telah diagendakan beberapa waktu lalu, hanya saja dikarenakan demo berlanjut maka agenda dibatalkan. Hal lain yang menjadi pertimbangan, yakni sementara dilakukan penyelesaian KUA PPAS.

“Sehingga kita tidak bisa memaksakan diri dalam kondisi dimana, ada kegiatan lain yang harus dilaksanakan, tidak bisa. Apalagi anggota komisi yang akan turun sebagian dari badan anggaran membahas KUA dan PPAS, Perubahan APBD,”bebernya.

Wattimury menambahkan, untuk kepastian jadwal on the spot akan dicari waktu yang tepat. Mengingat hal ini perlu dilakukan, Oleh karena itu, kepastian on the spot kesana nanti dicari waktu yang tepat, guna mencari tahu apa yang terjadi disana.

“Saya akan kontak komisi, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini akan turun,”pungkasnya.

Pos terkait