Oleh Falantino Latupapua
PENGANTAR
Judul asli tulisan ini adalah “GARA-GARA DNA”. Pertama kali disiarkan di akun facebook, Senin (2/11). Redaksi meminta izin penulisnya sehingga dapat dimuat di kolom opini. Semoga tulisan ini menjadi pembuka jalan untuk diskusi bermartabat seputar Ambon kota musik dunia. Selamat membaca dan berwacana (Redaksi).
Beberapa hari ini, publik kita disuguhkan pertunjukan tentang ketidakpatutan menyelenggarakan konser virtual di tengah pandemi, jauh di Jakarta, dan entah bagaimana sebab-musabab serta apa maksud dan tujuannya.
Di luar para pengisi acara yang keren, aspek teknis dan konten konser virtual itu tidak berbeda dengan konser serupa yang dikelola oleh beberapa komunitas kecil dan independen di kota ini. Sehingga, menghabiskan anggaran sebanyak itu semakin terlihat sebagai ketidakpatutan.
Arus suara di media sosial pun terbelah antara mendukung dan mengecam. Seseorang menuliskan pertanyaan di kolom komentar media sosial:
“Sebenarnya ini semua untuk siapa? Untuk rakyat kota ini? Atau?”
Pertanyaan itu mungkin saja hanya pertanyaan receh dan sambil lalu. Tapi kita sebenarnya harus menganggapnya sebagai gugatan serius tentang sesuatu yang sudah menghabiskan begitu banyak energi dan begitu banyak anggaran. Anggaran milik siapa? Milik kita semua, rakyat kota ini. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan pengelolaan musik di kota ini penuh dengan silang sengkarut?
Apakah pengelolaan musik sebagai sektor kreatif, pendidikan, sebagai produk budaya massa, dan sebagai industri secara nasional sudah baik? Belum tentu. RUU Permusikan sampai hari ini belum disahkan karena begitu banyak resistensi dari musisi dan seniman. Gaungnya bahkan mulai sayup-sayup. Banyak hal yang tidak disepakati dan belum ada negosiasi disebabkan perbedaan prinsip yang cukup tajam di antara orang-orang yang berkepentingan. Bagi beta, problematika ini lestari karena kebiasaan kita membangun sesuatu berdasarkan keinginan, bukan karena memahaminya
sejak dari dasar.
Pada saat dikunjungi tim dari DPR-RI sebagai salah satu yang diundang secara resmi untuk memberi masukan, beta sudah sampaikan pertimbangan mendasar tentang betapa pentingnya membangun musik dari dasar melalui pendidikan. Pendidikan, dalam berbagai bentuknya, adalah satu-satunya jalan untuk membangun peradaban.
Oleh sebab itu, membangun masyarakat musik yang benar-benar memberi tempat yang terhormat kepada musik sebagai produk budaya dan peradaban yang indah dan bermakna tidak akan berdaya guna jika hanya berfokus pada selebrasi dan konser tanpa henti. Kita hanya akan melihat benturan antara politik, kepentingan pribadi, dan birokrasi yang korup dan asal terabas. Sementara seniman yang mengandalkan kreativitasnya yang (seharusnya) berharga tinggi dalam kemerdekaan dan idealisme mereka akan terperangkap dalam pusaran sistem yang semakin memberangus kreativitas dan produktivitas; paling sial mereka hanya akan digunakan sebagai alat kepentingan sekelompok orang.
Dalam konteks kota Ambon dan Provinsi Maluku, kita bisa melihat dengan jelas di depan mata tentang birokrasi yang carut-marut sebagai salah satu dari banyak masalah residual yang tidak banyak berubah meskipun rezim kepemimpinan berubah.
Dalam bidang seni, kita masih bisa menemukan para seniman yang menjadi korban pengelolaan birokrasi yang belum baik. Misalnya: bayaran yang rendah, ketiadaan standar yg jelas, pelambatan pelunasan, eksklusivitas, dll. Selama bertahun-tahun, hal ini dikritik, dibahas di berbagai pelantar di ruang publik, menjadi polemik, tetapi kemudian kembali sayup. Sebagian seniman tersandera pada panggilan untuk menafkahi diri dalam sistem rekrutmen yang “kanibalistik” dan terombang-ambing antara politisasi, idealisme, dan urusan perut.
Bagi beta, semua ini terjadi oleh sebab banyak faktor kompleks. Tetapi yang paling penting adalah, kita belum terbiasa memahami sesuatu dari dasar dan membangun dari esensi paling inti. Dalam banyak hal, inilah sumber bahaya terbesar dalam pengelolaan banyak hal, termasuk kebudayaan. Banyak orang mempolitisasi kebudayaan dan kesenian, merasa bisa membangun masyarakat dengan itu. Akan tetapi, yang tersaji adalah pengabaian terhadap kebutuhan dasar masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan sendiri, berproses bersama dalam sistem yang saling terhubung dalam sinergi yang baik, serta menyamaratakan akses untuk semua orang.
Entah sadar atau tidak sadar, kota ini punya dua sisi yang kontras. Di sisi yang satu terlihat gemerlap dan hingar-bingar, namun pada sisi yang lain, gelap dan tidak menentu. Pendidikan dan
infrastruktur jalan di tempat sedangkan konser-konser terlihat semarak dengan gemerlap palsu. Apakah ini ada hubungannya dengan DNA musik?
Entahlah. Beta belum pernah baca hasil risetnya.
Penulis adalah akademisi dan aktivis seni-budaya, tinggal di Ambon
