AMBON, MalukuPost.com – Rencana pembangunan Coastal Road Ambon kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang telah lama menjadi harapan masyarakat ini kini dinilai memasuki babak baru setelah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Bagi banyak kalangan, Coastal Road bukan lagi sekadar wacana pembangunan, melainkan momentum yang berpotensi mencatat sejarah baru bagi kemajuan Provinsi Maluku.
Akademisi dan pemerhati kebijakan publik, Dr. Hobarth Williams Soselisa, D.Sos., M.Si, menilai setiap kota besar yang berkembang saat ini berawal dari keberanian mewujudkan visi besar. Singapura dengan Marina Bay, Makassar melalui penataan Pantai Losari, hingga Manado dengan Waterfront City merupakan contoh bagaimana pembangunan kawasan pesisir mampu mengubah wajah kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Ambon kini berada pada persimpangan yang sama. Kota yang dianugerahi Teluk Ambon dengan panorama alam yang indah justru masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur pesisir.
“Ambon memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi hingga kini belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Kemacetan, kawasan pesisir yang belum tertata, dan terbatasnya ruang publik menjadi paradoks bagi kota yang dikenal dengan julukan Ambon Manise,” ujarnya, jumat (26/6/2026).
Ia mengingatkan bahwa gagasan pembangunan kawasan pesisir sebenarnya bukan hal baru. Kajian reklamasi kawasan Talake pernah disusun pada masa lalu, namun tidak pernah terealisasi hingga tuntas. Pengalaman tersebut membuat sebagian masyarakat bersikap skeptis terhadap setiap janji pembangunan yang muncul.
Namun, menurut Hobarth, situasi saat ini memiliki perbedaan mendasar.
Ia menilai Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, tidak hanya menjadikan Coastal Road sebagai janji politik, tetapi sebagai bagian dari implementasi visi besar pembangunan daerah melalui Sapta Cita Maluku. Keseriusan tersebut terlihat dari upaya aktif Pemerintah Provinsi Maluku membangun komunikasi dengan pemerintah pusat hingga akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menurunkan tim survei teknis ke lokasi rencana pembangunan.
Komitmen itu juga tampak ketika Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ambon untuk meninjau langsung kawasan yang direncanakan menjadi lokasi Coastal Road. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa bersama Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mendampingi rombongan menggunakan jalur laut untuk melihat langsung kondisi pesisir.
“Bagi saya, kehadiran Gubernur mendampingi langsung bukan sekadar seremoni. Itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah memperjuangkan proyek ini hingga benar-benar memperoleh dukungan pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Hobarth, dukungan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pembangunan Coastal Road menjadi sinyal positif bahwa proyek tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan.
Ia menilai Coastal Road bukan hanya membangun jalan baru, tetapi membangun masa depan baru bagi Ambon.
“Coastal Road merupakan simbol pemerataan pembangunan. Masyarakat Maluku berhak menikmati infrastruktur publik yang berkualitas sebagaimana dimiliki kota-kota besar lain di Indonesia,” ujarnya.
Hobarth menjelaskan, pengalaman berbagai daerah menunjukkan pembangunan kawasan pesisir mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pantai Losari di Makassar berkembang menjadi kawasan wisata dan bisnis yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Waterfront City Manado berhasil menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing kota tersebut sebagai gerbang kawasan timur Indonesia.
Bahkan, Marina Bay di Singapura menjadi contoh bagaimana investasi kawasan pesisir mampu menghasilkan dampak ekonomi berlipat melalui pertumbuhan investasi, sektor jasa, perdagangan, hingga pariwisata internasional.
Dengan rencana investasi Coastal Road yang diperkirakan mencapai sekitar Rp20 triliun, menurut Hobarth, Ambon memiliki peluang menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
“Pembangunan ini berpotensi membuka ribuan lapangan kerja, memperkuat sektor UMKM, mengembangkan pariwisata bahari, meningkatkan investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Coastal Road tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur yang dibangun.
Menurutnya, masyarakat pesisir, nelayan tradisional, serta komunitas adat harus menjadi bagian utama dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
“Nelayan jangan dipinggirkan. Justru mereka harus memperoleh ruang ekonomi yang lebih baik. Pembangunan harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang selama ini hidup di kawasan pesisir,” tegasnya.
Ia juga menilai keberhasilan pembangunan akan lebih terjamin apabila pemerintah mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan pesisir Teluk Ambon.
Lebih jauh, Hobarth membayangkan Coastal Road kelak menjadi wajah baru Kota Ambon. Kawasan pesisir yang tertata dengan baik, boulevard yang nyaman, ruang terbuka hijau, pusat kuliner, kawasan UMKM, hingga panggung budaya yang menampilkan tarian Cakalele, musik tifa, dan kekayaan rempah Maluku diyakini akan menjadikan Ambon sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia Timur.
“Ini bukan mimpi yang mustahil. Kota-kota lain sudah membuktikannya. Ambon memiliki modal alam, budaya, dan masyarakat yang tidak kalah. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kepemimpinan dan dukungan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap momentum yang sedang dibangun saat ini menjadi titik balik pembangunan Maluku.
“Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Coastal Road akan dikenang bukan sebagai janji yang kembali terlupakan, melainkan sebagai sejarah pembangunan yang mengubah wajah Ambon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.”
Menurutnya, julukan “Ambon Manise” tidak lagi cukup menjadi nostalgia, tetapi harus diwujudkan dalam pembangunan yang nyata, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.
