DPRD Maluku Dan Pemprov Bahas Hasil Evaluasi RAPBD Perubahan 2020

  • Whatsapp
Kasrul Selang
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang

Ambon, MalukuPost.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, membahas hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2020.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Jumat (20/11/2020), dipimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang.

Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, mengatakan rapat yang dikaksanakan merupakan tindaklanjut APBD-Perubahan yang ditetapkan Ranperda oleh Dewan, yang ditindalanjuti dari hasil evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.

“Hasil evaluasi Kemendagri sudah dikirim ke kita. Ada penyesuaian yang dilaksanakan untuk dikirim kembali. Dimana penyesuaia itu, harus ada persetujuan dari DPRD, sehingga pimpinan DPRD mengambil inisiatif mengumpulkan banggar untuk menjawab hasil evaluasi dari Kemendagri,” ujarnya di Ambon usai rapat Banggar.

Kasrul katakana, dalam rapat telah disepakati bersama Banggar untuk kembali dikirim kesana. Yang penting Banggar unsur pimpinan telah mengingatkan bahwa 2021 harus secepatnya diajukan Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafuntuk on Anggaran Sementara atau KUA-PPAS.

“Untuk tahapannya, masih sementara kerja, hanya saja sedikit hambatan karena aplikasi yang dipakai sistim informasi pemerintah daerah atau SIPD sedikit mengalami perubahan, sehingga sedikit mengalami keterlambatan,” katanya.

“Kita mengharapkan dari Kemendagri maklumlah kerja kita dalam masa Pandemi ini, mudah-mudahan mereka bisa kasi dispensasi waktu sedikitlah,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Anggota Banggar, A. Rumra, mengatakan rapat yang dilaksanakan berkaitan mekanisme pembahasan APBD.

“Memang setelah selesai evaluasi APBD-Perubahan di kementerian dalam negeri, lalu kembali kita berbicara catatan penting yang menjadi masukan dari Kementerian dalam negeri, sesuai mekanisme yang diatur dalam aturan pengelolaan keuangan daerah, termasuk UU 23 tahun 2018 tentang Pemda,”ungkapnya.

Dijelaskan Rumra, dalam rapat tidak terlalu banyak hal yang menjadi catatan. Hanya saja, soal nomenklatur yang salah, sehingga butuh klarifikasi dari Pemda. Intinya, apa yang sudah disepakati dalam perubahan APBD segera disetujui, tinggal penjelasan tambahan dari tim anggaran maupun DPRD.

“Jadi tahapan terakhir itu, dan sudah bisa selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, hal-hal program yang disetujui dalam perubahan APBD esok atau lusa sudah bisa jalan,”tandasnya.

Pos terkait