KPU Maluku Usulkan Rp5,8 Miliar Penunjang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

  • Whatsapp

Ambon, MalukuPost.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku mengusulkan Rp5,8 miliar untuk anggaran penunjang pemilu dan pemilihan serentak 2024 di tahun anggaran 2022.  Usulan itu dibahas Komisi I DPRD Provinsi Maluku bersama mitra terkait di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (25/05/2021), dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, perwakilan dari Biro Pemerintahan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Maluku.

Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang menyatakan usulan Rp5,6 miliar dari KPU berkaitan anggaran non pemilu dalam hal prasarana, infrastruktur dan sumber daya manusia. Tentu hal itu akan dilihat dari dua sisi, baik itu regulasi maupun kemampuan anggaran.

“Kita Pemda dengan eksekutif bertanggungjawab terhadap kehidupan berdemokrasi khususnya tentang partisipasi pemilih. Dalam rangka itulah kita harus mendukung kerja-kerja dari pada komisioner. Sehingga usulan usulan harus dibahas dari sekarang, selanjutnya akan dibahas bersama komisioner untuk kemudian disampaikan ke dewan,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra mengatakan melihat kondisi geografis Maluku yang sulit dijangkau, maka usulan ini harus dibahas dari sekarang. Sehingga meminimalisir berbagai persoalan yang terjadi di pemilihan tahun 2019.

“Terkait anggaran, usulan yang disampaikan KPU bisa saja penurunan. Berkaca pemilihan di tahun 2020 dari Rp3 miliar turun menjadi Rp1,7 miliar, begitu juga pilkada Gubernur Rp200 miliar turun menjadi 170 miliar. Untuk itu, akan dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh KPU Kabupaten/kota termasuk Sekda untuk membicarakan langkah awal, sehingga dalam pelaksanaan tidak ada masalah,” imbuhnya.

Ditempat sama, Ketua KPU Syamsul Rifan Kubangun mengatakan dari hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP dan Bawaslu diputuskan pemilu serentak berlangsung 20 Febuari 2024 sedangkan Pilkada serentak November 2024.

“Itu berarti perlu dilakukan simulasi, sehingga kita diundang oleh Komisi I untuk membahas langkah-langkah stategis berkaitan pelaksanaan tugas penyelenggaraan bisa dilakukan secara bersama-sama,”tandasnya.

Dijelaskan Rifan, perlu dirancang rapat kerja sebagai fungsi koordinasi, dan beberapa perencanaan program dan data informasi berkaitan teknis dan humas dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Menindaklanjuti undang-undang nomor 7 berkaitan pemilu dan undang-undang pilkada.

“Oleh karena itu, sebagai leading sektor berkaitan dengan pelaksanaan kerja-kerja pemilu atau Pilkada, KPU mempunyai kepentingan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan salah satunya pemda dan DPRD, dalam rangka mendukung kebutuhan anggaran, kemudian sarana-prasarana dan SDM,” pungkasnya.

Pos terkait