Buntut Program Perumahan Bersubsidi “MBR” di Tawiri Bermasalah

  • Whatsapp
Rapat Komisi III DPRD Kota Ambon mengundang PT. Lestari Pembangunan Jaya, bersama dengan Pemerintah Kota, Dinas PUPR dan juga perwakilan dari konsumen MBR, terkait dengan proses pembangunan MBR di Tawiri.
Rapat Komisi III DPRD Kota Ambon mengundang PT. Lestari Pembangunan Jaya, bersama dengan Pemerintah Kota, Dinas PUPR dan juga perwakilan dari konsumen MBR, terkait dengan proses pembangunan MBR di Tawiri.

DPRD Kota Ambon Menilai Betty Pattikaihatu Tidak Punya Itikad Baik

Ambon, MalukuPost.com – Ketua komisi III DPRD Kota Ambon Jhony Wattimena menyatakan, Direktur PT. Lestari Pembangunan Jaya, Betty Pattikaihatu tidak memiliki itikad baik memenuhi undangan dengan pihak-pihak yang terkait proses pembangunan MBR program perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Tawiri.

“Ternyata ibu Betty tidak punya itikad baik untuk menghadiri rapat. Informasi ada di Ambon, tapi ternyata konfirmasi terakhir tidak bisa datang. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan percakapan dengan konsumen,” ungkapnya di Ambon, Selasa (25/05/2021).

Wattimena katakan, ada banyak masalah yang ditemukan, sehingga masyarakat yang menjadi konsumen MBR Tawiri meminta untuk persoalan ini segera diselesaikan.

“Ternyata ada banyak persoalan. Masalah tanah, masalah jumlah rumah yang dibangun, kemudian jumlah konsumen, kita ambil minimalnya saja sekitar dua ribuan. Ternyata pelonggaran pendaftaran terakhir itu sudah mendapat nomor delapan ribu. Kita kaget juga kalau memang sebesar itu,” ujarnya.

Wattimena menandaskan, persoalan tersebut sangat disesalinya, sebab seakan-akan pemerintah kota tidak memberi perhatian khusus untuk menyelesaikan persoalan MBR Tawiri.

“Memang disesalkan, karena seluruh proses seakan akan pemerintah kota tidak memberi perhatian khusus untuk menyelesaikan persoalan MBR Tawiri. Masyarakat kita yang jadi korban,” katanya.

“Sebagai wakil rakyat kita harus menyelesaikan masalah ini secara tuntas, supaya masyarakat tidak menjadi korban,” katanya lagi.

Wattimena menambahkan, Komisi III akan melakukan rapat kordinasi dengan dinas terkait secara internal, untuk menyelesaikan persoalan MBR Tawiri.

“Kami akan menyampaikan ke empat perwakilan di DPR RI, serta berkomunikasi dengan Febry Tetelepta sebagai Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) yang adalah anak daerah Maluku, untuk menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.

Pos terkait