Kabupaten Maluku Tenggara Jadi Seaweed Estate, Ini Penjelasan Kemenko Marves

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves RI, Safri Burhanuddin. Senin (23/8/2021).

Langgur, MalukuPost.com – Dua wilayah di Indosesia ditetapkan sebagai Seaweed Estate (Kampung Budidaya Rumput Laut) oleh Kementerian Koordinasi Bidang kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dua wilayah dimaksud yakni kawasan perairan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Provinsi Maluku dan Sumba Timur (Provinsi NTT).

Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin kepada awak media di Langgur, usai melakukan Rapat Koordinasi Pengembangan Rumput Laut Skala Besar bersama Pemkab Malra yang dipimpin langsung oleh Bupati M. Thaher Hanubun, Senin (24/8/2021).

“Kabupaten Malra sebagai pusat budidaya rumput laut terintegrasi skala besar pada 2022. Selain Malra, pada 2021 Sumba Timur di NTT juga ditetapkan sebagai kampung rumput laut.

Burhanuddin menegaskan, dengan status kampung rumput laut maka pengelolaan komoditi tersebut akan dilakukan secara teratur dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.

“Semuanya akan ditangani secara terintegrasi mulai dari budidaya hingga manajemen pemasaran dan pemanfaatannya,” ungkapnya.

Dijelaskannya, kehadirannya di Malra bersama tim untuk meninjau dan memastikan lokasi yang akan diusulkan Pemkab Malra sebagai lokasi budidaya, kesiapan lahan dan masyarakat pembudidayanya.

Selain itu, dirinya juga mengapresiasi kesiapan Pemkab Malra dalam mempercepat usaha budidaya rumput laut sebagai salah satu komoditi unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejak enam bulan terakhir.

“Kesiapan Pemkab Malra untuk budidaya rumput laut sudah sangat luar biasa, artinya mereka sudah jauh lebih siap. Sekarang tinggal kita sinergikan agar dikembangkan skala besar dengan manajemen pengelolaan yang baik,” tandasnya.

Burhanudin menyatakan, dana pengembangan kampung rumput laut bersumber dari anggaran percepatan melalui pinjaman luar negeri dan diprogramkan direalisasikan pada 2022, termasuk mengunakan investasi swasta untuk membangun industri rumput laut, yang mulai dikerjakan 2021.

“Industrinya akan langsung dibangun di sini (Malra), sekarang menjadi pertanyaan kita, cukupkah SDM atau tenaga kerja di sini, jangan sampai kita memperbesar ke skala Industri tetapi tenaga kerjanya kurang,” bebernya.

Ditambahkannya, terkait dengan harga jual di pasaran yang tidak memuaskan dan mengecewakan para petani rumput laut karena banyaknya pengepul, program kampung rumput laut merupakan salah satu solusi memutus mata rantai pemasaran yang berbelit-belit sehingga pembudidaya dapat menikmati hasil usahanya dengan harga yang memuaskan.

“Kami harap dengan program ini pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat di Malra semakin meningkat, serta angka kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan,” pungkasnya.

Pos terkait