Insun Harap Kebudayaan dapat Diselaraskan dengan Pembangunan Infrastruktur

  • Whatsapp

Piru, MalukuPost.com – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji berharap pembangunan kebudayaan dapat diselaraskan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik (Infrastruktur) di tingkat negeri.

“Semoga kegiatan ini membawa perubahan. Utamanya perubahan kebijakan pada tingkat negeri, dimana pembangunan kebudayaan dapat diselaraskan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik (Infrastruktur) di tingkat negeri,” ujarnya dalam acara Seminar Kebudayaan di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jumat, (19/11/2021).

Menurut Insun, sebagai anak bangsa diwajibkan melaksanakan UUD 1945 pasal 32 yaitu, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

“Atas dasar amanat tersebut, maka disusunlah UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia,” tandasnya.

Dijelaskan Insun, seminar kebudayaan merupakan pengejewantahan dari UU Nomor 5 Tahun 2017, yang mengamanatkan pemajuan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan kebudayaan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat/ daerah hingga pemerintah se-tingkat kabupaten/kota untuk dapat memajukan, melindungi, mengembangkan kebudayaan di daerahnya.

“Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan, pemerintah pusat dan daerah melakukan pengarus utamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan,”imbuhnya.

Insun menandaskan, pihaknya mengupayakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di daerah. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku berinisiasi melakukan seminar ini dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan pemerintah negeri untuk bersama-sama memulai proses pengembangan kebudayaan dari tingkat negeri.

“Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah kebudayaan di daerahnya. Kami inginkan, melalui seminar ini, kita dapat melakukan pemetaan terhadap objek budaya masing-masing negeri sehingga upaya pelestarian kebudayaan daerah dapat diwujudkan,” bebernya.

Insun menambahkan, kehadiran narasumber dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua peserta untuk dapat menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah negeri mengenai isu-isu strategis.

“Dengan begitu, rekomendasi dimaksud dapat dipakai untuk pemajuan kebudayaan di Maluku melalui pengembangan program dan kegiatan yang tepat guna dan sasaran,”pungkasnya.

Pos terkait