Ini Cara Menentukan Ohoi Sebagai Lokus Prioritas Stunting Di Malra

Pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dipimpin Sekda A. Yani Rahawarin di Langgur, Kamis (28/7/2022).

Langgur, MalukuPost.com – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melaksanakan persiapan Penilaian Kinerja Tahun 2021 dan Evaluasi Web Monitoring Tahun 2022 di Langgur, Kamis (28/7).

Pertemuan yang dilakukan jelang digelarnya Penilaian Kinerja Tim Konvergensi Stunting pada bulan Agustus tersebut, dipimpin langsung oleh Sekda setempat A. Yani Rahawarin.

Untuk diketahui, penilaian kinerja dimaksud merupakan agenda nasional yang berlaku di setiap propinsi di Indonesia.

Kabupaten Malra dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) setempat.

Kepada MalukuPost.com di Langgur, Jumat (29/7/2022), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbanda Malra Joseph Dumatubun, menyatakan, tugas utama TPPS adalah melakukan 8 Aksi Konvergensi Stunting.

Dijelaskannya, setiap kegiatan yang dilaksanakan TPPS Aksi Konvergensi Stunting ini baik yang telah dikerjakan atau apapun itu wajib dilaporkan oleh seluruh kabupaten ke dalam web monitoring kementrian dalam negeri.

“Sekretariat Tim Konvergensi itu ada di Bappelitbangda yang memiliki akses untuk masuk ke dalam web monitoring ini. Jadi, Kemendagri dapat memantau seluruh aksi yang terjadi di seluruh indonesia melalui web tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, Tim Konvergensi Stunting Malra yang akan menetukan ohoi-ohoi mana saja yang menjadi lokus prioritas.

Tahun 2021, terdapat di tiga kecamatan dengan jumlah 7 ohoi (desa) diantaranya Kecamatan Kei Besar Utara Barat (ohoi Ad Weraur, Mun Ohoiir, Hoor Islam. Kecamatan Kei Besar Utara Timur (Ohoi Fanwav, Ohoifauw dan Banda Ely suku 30). Sementara di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (Ohoi Hako dan Uwat).

Sedangkan di tahun 2022, lokus prioritas berada pada wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Barat (Ohoi Hoor Islam, Mun Ohoiir, Waer. Kecamatan Kei Besar Utara Timur (Ohoi Fanwaf, Banda Ely suku 30 dan Ohoi Hollat), Kecamatan Kei Besar Selatan di ohoi Ohoirenan.

Sementara lokus prioritas di tahun 2023 ada pada wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Barat (ohoi Mun Ohoiir), Kei Besar Utara Timur (Ohoi Ohoiwirindn Haar Wasar), Kecamatan Kei Besar Selatan (Ohoi Ohoirenan), Kecamatan Hoat Sorbay (Ohoi Dian Pulau dan Warwut) dan Kecamatan Kei Kecil (Ohoi Sitniohoi).

Dumatubun mengungkapkan, penentuan Lokus Prioritas Stunting yaitu berdasarkan indikator desa yang kasus stunting dengan tingkat prevelensinya lebih dari 30 persen.

Selain itu, jumlah anak yang masuk dalam kasus stunting berjumlah 15 anak dalam satu desa.

”Jika salah satunya walaupun mencapai 30 persen tetapi jumlah anaknya di bawah 15 orang maka tidak bisa ditetapkan sebagai lokus prioritas,” bebernya.

Saat ini, lanjut Dumatubun, lokus terbanyak saat ini berada di wilayah Kei Besar.

Menurutnya, hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena kemiskinan dan stunting adalah linier (saling berhubungan).

“Stunting itu 30 persennya adalah persoalan kesehatan (gizi buruk, dan lain-lain). Sisanya adalah faktor-faktor pendukung seperti masalah sanitasi, air bersih, perumahan rakyat dan tingkat pendidikan keluarga juga menjadi faktor penentuan Lokus Prioritas Stunting,”

Dumatubun menegaskan, ini bukan berarti pihaknya mengesampingkan desa-desa yang ada kasus stuntingnya.

“Lokus berarti pemerintah daerah secara konvergen atau bersama-sama, fokus menyelesaikan persoalan stunting,” pungkasnya.

Pos terkait