Langgur, MalukuPost.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun mengharapkan keseriusan semua pihak, terlebih-lebih dari OPD teknis, terkait pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Bupati Hanubun saat membuka kegiatan Murenbang RKPD Tahun 2024 tingkat Kecamatan Kei Kecil di ohoi (desa) Wearlilir, Senin (20/2/2023).
Menurut Bupati, Musrenbang harus dapat memberi arti dan manfaat penting bgi masyarakat.
“Saya juga harapkan dalam musrenbang ini ada keseriusan semua pihak, terlebih-lebih dari OPD teknis. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa musrenbang tidak memiliki arti apa-apa,” katanya.
Diketahui, RPJMD 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023.
Sambil menunggu RPJMD baru hasil Pemilukada 2024, maka ada dokumen RPD 2024-2026 dan RKPD yang menjadi pedoman bagi penyusunan APBD tahun 2024, 2025 dan 2026.
Sebagai dokumen perencanaan di tahun transisi, RKPD 2024 harus mengakomodir sejumlah kebijakan strategis. Baik dari sisi regulasi, maupun yang lebih penting dari sisi kebutuhan riil masyarakat.
Bupati Hanubun mengungkapkan, isu strategis nasional sesuai RPJMN 2020-2024, masih perlu dikejar.
Pemasalahan tentang stunting, kemiskinan ekstrim, major project dan sejumlah kebijakan lainnya, masih harus terbawa sebagai prioritas di daerah, khususnya dalam perencanaan tahun 2024.
Perencanaan tahun 2024 harus menetapkan isu stabilitas politik dan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan agenda pembangunan.
“Pemerintah ohoi, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten, semuanya harus mampu memastikan suasana kondusif terjaga dan stabil,” ujar Bupati Hanubun.
Selain itu, tahun 2024 nanti Pemkab Malra masih diperhadapkan dengan upaya serius untuk pemulihan ekonomi, dimana salah satunya menjaga stabilitas inflasi.
Menurutnya, inflasi terjaga adalah pekerjaan yang membutuhkan dukungan, sinergi dan kolaborasi semua unsur.
“Inflasi di Malra sangat berkaitan dengan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan. Ketahanan pangan lokal, harus dapat kita pastikan merata di seluruh kecamatan. Untuk itu, inovasi dan kreativitas pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan, termasuk dalam tahun ini, telah dianggarkan untuk penyediaan kebun perbekalan ve’e kes’yang,” ungkap Bupati.
Untuk Tahun 2024, Kecamatan Kei Kecil sebagai pusat aktvitas masyarakat, harus benar-benar mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Pembinaan dan pembelajaran politik kepada masyarakat harus ditingkatkan.
Bupati Hanubun mengingatikan, selain sebagai pusat pelayanan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan jasa, kota Langgur sebagai ibukota kabupaten Malra juga diarahkan menjadi pusat pelayanan keagamaan.
Masyarakat yang heterogen, terbuka serta menjadi simbol toleransi.
Tahun ini di wilayah kota Langgur (sesuai PP Nomor 35 Tahun 2011 mencakup 8 ohoi dan 1 kelurahan), telah dianggarkan sejumlah anggaran untuk percepatan penyelesaian pembangunan rumah ibadah.
Rumah-rumah ibadah dimaksud yakni Gereja Langgur, Masjid Pemda, Pastoran Gereja Ohoijang, serta untuk pembangunan Gedung Gereja GPM.
“Mohon dukungan seluruh warga masyarakat kota Langgur dan kecamatan Kei Kecil, agar semua agenda dan rencana dalam rangka menata dan mempercantik kota Langgur dapat berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.
