Ambon, MalukuPost.com – Tugas menjadi seorang anggota dewan tidaklah mudah. Wakil rakyat berkomitmen, dan konsisten memperjuangkan aspirasi serta harapan rakyat. Seperti halnya dilakukan Hendrik Lewerissa, Anggota Komisi VI DPR RI, yang terus berjuang untuk membantu masyarakat di negeri raja-raja, khususnya kali ini di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Pasalnya daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia itu, sampai saat ini masih kesulitan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu dibuktikan saat dirinya mendampingi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke daerah tergolong Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) 4 September lalu.
“Distribusi BBM sangat tergantung pada cuaca. Kalau cuaca ekstrim biasanya pasokan BBM menjadi sulit, dan itu menimbulkan kesulitan tiada tara bagi masyarakat di kawasan itu,”ujar Lewerissa saat rapat panitia kerja (Panja) Komisi V DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati dan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo di senayan, Senin (02/10/2023).
Lewerissa dengan tegas meminta dan mendorong adanya kebijakan dari Pertamina untuk membangun Depot, sehingga masalah kesulitan pasokan BBM, sebagai dampak dari pengaruh cuaca ekstrem, dan tantangan geografis dapat diatasi secara tuntas.
“Saya mohon kebijakan ibu kalau bisa ada depot pertamina yang dibangun kabupaten MBD, sehingga masalah kesulitan pasokan karena pengaruh ekstrim dan tantangan geografis dapat diatasi secara tuntas,”tandasnya.
Selain usulan Depot Pertamina, Lewerissa juga mengusulkan untuk dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Migas di Maluku.
“Kami juga akan membangun SMK migas di Maluku, karena itu saya memohon waktu untuk beraudensi dengan ibu Dirut Pertamina untuk bertemu tiga tokoh dari Maluku,”tutupnya.
Respon Pertamina
Dirut Pertamina, Nicke Widyawati memastikan usulan yang disampaikan Hendrik Lewerissa akan dimasukan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, khususnya kawasan Indonesia Timur.
“Masukan dari Bapak Hendrik, kami akan masukan di dalam perencanaan pembangunan infrastruktur khususnya Indonesia Timur yang menjadi konsen pemerintah yang harus kami jalankan,”ungkapnya.
Dijelaskan Widyawati, secara luas untuk wilayah Indonesia Timur, Pertamina sudah membangun 13 Depo untuk menambah pasokan 21 hari. Dalam pembangunan Depo-depo tersebut, tentu dilihat dari sisi Demand, karena sebagai korporasi kalau membangun seluruhnya walaupun demand kecil itu tentu ada hitung-hitungan, sehingga pihaknya mencoba mengcover dengan sistim clustering.
“Jadi kalau demand kemudian meningkat tentu akan kita tambah, dan tentu secara bertahap kami melihat pengembangan daerah tersebut, apalagi sekarang dengan adanya pemekaran daerah, demand-nya tersegmentasi,”ujarnya.
Widyawati menambahkan, secara prinsip dirinya memastikan akan memasukan apa menjadi usulan (Depo-red) kedalam program pembangunan infrastruktur.
“Jadi bukan dari APBN, pertamina sebagai korporasi, tentu kami harus mengatur alokasi sedemikian rupa, Agar kami dituntut probabilitas, namun disisi lain PSO harus dijalankan dengan return yang sangat marginal,”pungkasnya.
