Ambon, Maluku Post.com,- Pengadaan anggaran baju dinas Penjabat Walikota Ambon menjadi sorotan salah satu media online karena nilainya yang diberitakan mencapai Rp. 400 juta.
Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Daerah Kota Ambon, Herman Tetelepta menyampaikan klarifikasi. Dia mengatakan, pengadaan baju dinas tersebut sudah sesuai aturan karena telah tertera dalam perencanaan anggaran di Bagian Umum dan Perlengkapan tahun 2023, yakni penyediaan pakaian dinas dan atribut kepala daerah.
“Anggaran yang kita rencanakan, dibawa ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas, mendapat persetujuan DPRD, barulah ditetapkan. Itu artinya, apa yang kita anggarkan, diketahui dan disetujui oleh TAPD dan DPRD melalui pembahasan,” kata Tetelepta kepada Tim Media Center di ruang kerjanya, Balai Kota Ambon, Kamis, 7 Maret 2024.
Menurutnya, anggaran pakaian dinas untuk kepala daerah memang bisa mencapai nilai yang tinggi termasuk ratusan juta rupiah. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan anggaran yang ditetapkan pemerintah dan dewan setempat.
“Jadi terkait dengan pemberitaan salah satu media online yang mengatakan bahwa Berpotensi Korupsi Jika Tahun 2023, Dana Pakaian Dinas Penjabat Wali Kota Ambon Rp. 400 Juta, saya tegaskan tidak sepenuhnya benar,” tegas Tetelepta.
Mantan Camat Sirimau itu, kemudian merincikan besaran tarif anggaran untuk pembuatan baju dinas Penjabat Walikota. Untuk realisasi anggaran belanja penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah senilai Rp.197.321.848. Belanja kain/bahan sebesar Rp.74.353.342, juga kepentingan expo dan lain – lain. Dengan begitu, total anggaran mencapai Rp.272.676.290.
“Angka ini sudah termasuk PPH dan PPn. Dengan demikian, tidak menghabiskan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400 juta,” ujar Tetelepta.
Mengenai penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, sambung Tetelepta, terdapat dua item belanja atau pengeluaran. Pertama, belanja jasa jahit untuk membuat pakaian dinas dan atribut kepala daerah. Kedua, belanja kain sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian dinas dan atribut tersebut. Dengan adanya dua item ini, anggaran yang mencapai ratusan juta mungkin dapat dipahami, tergantung pada spesifikasi dan skala kebutuhan.
“Belanja kain ini, diantaranya belanja kain di UMKM atau para pengrajin. Misalnya, kelompok Tenun Ikat Mayar di Wayame menjadi penyedia kain tenun. Selain itu, saat melakukan kunjungan, pameran atau Expo di luar daerah, ada kain khas dari daerah tersebut yang dibeli. Selain untuk kenang-kenangan, nantinya juga akan dibuatkan pakaian untuk kepala daerah,” sambungnya.
Pada akhirnya, kata Tetelepta menambahkan, penampilan kepala daerah merupakan hal penting karena mereka adalah representasi dari pemerintah kota. Kualitas pakaian dan atribut yang mereka kenakan memang perlu diperhatikan untuk menciptakan kesan yang baik di hadapan publik. Namun, pengeluaran untuk hal ini, pihaknya berupaya untuk tetap menyeimbangkan dengan anggaran yang tersedia dan memperhatikan efisiensi penggunaan dana publik.
Dirinya berharap, informasi ini menjadi penjelasan kepada masyarakat agar tidak ada salah tafsir terhadap pemanfaatan pagu anggaran yang ada.
“Kami juga berharap agar dalam menulis berita, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu sehingga tidak merugikan pihak lain dalam pemberitaan yang dikomsumsi publik” harap Tetelepta.
