Tual, MalukuPost.com – DPRD Kota Tual melaksanakan rapat paripurna Penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Tual tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Paripurna tersebut dipusatkan di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Minggu (24/10/2024).
Ranperda tersebut selanjutnya akan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ranperda APD Kota Tual Tahun 2025 merupakan bagian integral dari siklus anggaran, yang disusun dan diusulkan oleh Pemerintah Kota Tual kepada DPRD Kota Tual.
Hal itu disampaikan Pj Wali Kota Tual Affandi Hassannusi dalam sambutannya saat paripurna tersebut.
Hassannusi menjelaskan, pembahasan Ranperda yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD merupakan tulang punggung pembangunan daerah, yang memiliki 6 (enam) fungsi penting.
Pertama, fungsi otorisasi; yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenan.
Kedua, fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenan.
Ketiga, fungsi pengawasan; yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Keempat, fungsi alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Kelima, fungsi distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Keenam, fungsi stabilisasi; yaitu anggaran pemerintah daerah sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Untuk itulah, maka APBD menjadi sangat urgen bagi daerah,karena arah dan orientasi pembangunan daerah tercermin didalam APBD.
Dengan demikian, apabila tidak ada Perda tentang APBD Tahun 2025, maka sangat berdampak terhadap stagnasi pembangunan di daerah maupun alternatif eliminasi DAU oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, apabila persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sepakati paling lambat 1 (satu) Bulan sebelum dimulai TA 2025.
Hassannusi mengungkapkan, nota keuangan APBD Kota Tual Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang terjadinya APBD Tahun 2025.
