Langgur, MalukuPost.com – Keributan terjadi di Kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra), Rabu (8/11/2024), usai kegiatan yudisium Fakultas Keguruan Universitas Pattimura.
Insiden ini melibatkan Debbie P.J. Bunga, mantan Kepala Bagian Hukum Setda Malra, yang menghadang Penjabat (Pj) Bupati Malra, Samuel Huwae.
Aksi Debbie yang terekam dalam video dan viral di media sosial tersebut dipicu kekecewaan atas pencopotannya dari jabatan tanpa menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian. Ia juga menyoal rencana penonaktifan dua stafnya yang diduga enggan menandatangani surat pemberhentiannya.
Menanggapi insiden itu, Pj Bupati Samuel Huwae menegaskan bahwa SK pemberhentian sudah ada dan proses penonaktifan telah melalui mekanisme serta pemeriksaan internal.
“SK-nya ada, tapi memang belum sempat diserahkan. Ini hanya miskomunikasi karena Plt Kepala BKPSDM yang juga Camat Kei Besar Selatan Barat sering bertugas ke luar. Hari ini juga kami pastikan SK itu diserahkan,” jelas Huwae kepada wartawan di Langgur, Kamis (9/1/2025).
Ia juga menyayangkan sikap Debbie yang memilih konfrontasi terbuka alih-alih menempuh jalur komunikasi formal.
“Kalau beliau datang ke kantor dan menyampaikan secara baik, saya akan langsung perintahkan agar SK itu diserahkan,” ujarnya.
Pj Bupati Huwae mengingatkan pentingnya menjunjung etika birokrasi. Ia mencontohkan pengalamannya sendiri yang pernah dinonjobkan selama sembilan bulan saat masih bertugas di Kantor Gubernur Maluku, tanpa melakukan aksi atau protes terbuka.
“Ada etika jabatan yang lebih mahal daripada ego pribadi. Semua kebijakan saya tempuh dengan kajian dan dasar aturan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kebijakan rotasi jabatan semata-mata demi memperkuat sistem birokrasi yang adil, profesional, dan berlandaskan nilai kekeluargaan khas Kei, yakni ain ni ain.
“Tidak ada Bupati hebat tanpa ASN dan birokrasi yang berkualitas. Kepentingan saya cuma satu yakni Maluku Tenggara harus maju dan bermartabat,” pungkas Huwae.
