Langgur, MalukuPost.com – Dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhammad Thaher Hanubun menegaskan pentingnya peningkatan mutu pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pendidikan yang digelar pada Senin, (2/6/2025), di Aula Dinas Pendidikan setempat.
Forum strategis ini turut dihadiri oleh Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Plt Sekretaris Daerah, para Pimpinan OPD lingkup Malra, serta seluruh Kepala Sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Malra.
Dalam sambutannya, Bupati Hanubun menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh menjadi tanggung jawab tunggal institusi pendidikan semata.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan adalah tugas kolektif yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Pembangunan sektor pendidikan memiliki tantangan yang cukup berat. Ini bukan hanya tanggung jawab dunia pendidikan, tapi juga tanggung jawab semua pihak. Pendidikan adalah urusan kita bersama,” tegas Hanubun.
Bupati juga mengangkat keprihatinan atas posisi Kabupaten Maluku Tenggara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024.
Berdasarkan data nasional, Malra menempati urutan ke-389 dari 514 kabupaten/kota. Sementara di tingkat Provinsi Maluku, daerah ini berada pada peringkat ke-6 dari 11 kabupaten/kota.
“Ini menjadi indikator bahwa kita perlu bekerja lebih keras dan lebih cerdas dalam memperbaiki mutu pendidikan, yang berpengaruh langsung pada kualitas SDM,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Bupati juga meminta agar para pengawas pendidikan mulai bekerja secara konkret berbasis data, untuk memastikan tata kelola dan kualitas pendidikan di setiap sekolah berjalan dengan optimal.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti isu distribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di sekolah-sekolah swasta. Hanubun mendesak agar persoalan ini segera dituntaskan melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dan instansi teknis terkait.
“Saya berharap masalah distribusi guru ASN di sekolah swasta dapat segera diselesaikan. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Malra,” tutupnya.
Forum ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan koordinasi lintas sektor untuk menghasilkan solusi konkret demi meningkatkan mutu pendidikan sebagai pondasi kemajuan Kabupaten Malra.
