Langgur, MalukuPost.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) kembali mencetak sejarah dalam tata kelola keuangan daerah dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Capaian ini disampaikan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malra, Selasa (9/7/2025).
Dalam momen tersebut, Rahantoknam menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen, mulai dari OPD, DPRD, hingga aparatur daerah. Ini bukti nyata pengelolaan keuangan yang disiplin, profesional, dan akuntabel,” ujar Rahantoknam dalam sambutannya.
Dalam paparannya, Wakil Bupati merinci beberapa poin penting dari laporan keuangan daerah tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK yang meliputi Laporan realisasi anggaran, Laporan operasional, Neraca, Perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan
Wakil Bupati menegaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan ke DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam hal ini, Pemkab Malra telah menyerahkan dokumen tersebut ke DPRD sejak 17 Juni 2025.
“Momentum ini bukan hanya formalitas tahunan, tetapi cerminan nyata dari komitmen Pemkab Malra terhadap transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Rahantoknam mengajak DPRD untuk mencermati, membahas, dan menetapkan Ranperda tersebut secara komprehensif, demi mendukung keberlanjutan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Semoga kemitraan antara eksekutif dan legislatif terus terjalin harmonis demi kemajuan Maluku Tenggara,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Malra, Pj. Sekda, para Kepala OPD, staf ahli Bupati, serta seluruh camat se-Kabupaten Maluku Tenggara.
