Ambon, MalukuPost.com – Maluku tengah berada di persimpangan sejarah. Setelah bertahun-tahun dikecewakan oleh tata kelola pemerintahan yang penuh inefisiensi, defisit anggaran, serta birokrasi yang sarat kepentingan politik, kini harapan baru lahir melalui kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Putra Maluku itu dipercaya rakyat untuk menakhodai provinsi ini lima tahun ke depan dengan janji menata ulang birokrasi berdasarkan prinsip profesionalisme, meritokrasi, dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, langkah reformasi itu tidak mudah. Sejak awal, upaya Gubernur Lewerissa selalu diganggu oleh tekanan kelompok tertentu. Ironisnya, mereka datang dengan mengatasnamakan diri sebagai bagian dari tim pemenangan HL-AV, yang seolah merasa berhak mengintervensi kebijakan strategis pemerintah daerah.
Puncaknya terjadi akhir pekan lalu, ketika beredar video intimidasi terhadap Gubernur yang diduga dilakukan oleh sejumlah loyalis Wakil Gubernur. Dengan nada lantang, mereka menuntut agar setiap pelantikan pejabat harus “dikoordinasikan” dengan Wagub. Bahkan, salah satu di antaranya berteriak dengan kalimat provokatif yang mengundang kecaman publik.
Situasi itu menimbulkan keprihatinan luas. Tidak sedikit masyarakat menilai, tindakan intimidatif semacam ini bukan hanya merusak etika politik, tetapi juga melecehkan wibawa pemerintahan dan menodai nilai budaya Maluku yang menjunjung tinggi musyawarah.
Hari ini, dukungan kepada Gubernur Lewerissa justru datang dari akar rumput. Dari pelosok Bupolo, tanah leluhur yang penuh sejarah perjuangan gema dukungan terdengar lantang. Masyarakat menegaskan sikap, Gubernur harus berdiri tegak, konsisten menata birokrasi tanpa tunduk pada intervensi kelompok manapun.
Ketua DPC Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) Maluku Kabupaten Buru, Nady Wally mengutuk keras tindakan oknum-oknum yang mencoba mengancam Gubernur.
“Apalagi kalau tujuan mereka hanya untuk meloloskan atau mengakomodir sekelompok ASN agar mendapatkan jabatan tertentu. Itu jelas tidak boleh dibiarkan. ASN harus ditempatkan berdasarkan kompetensi, bukan loyalitas politik,” tegasnya.
Menurut Wally yang juga Sekretaris Tim Relawan Kapitan Lawamena, ancaman tersebut tidak hanya menyudutkan Gubernur, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden buruk bagi demokrasi lokal. Jika dibiarkan, birokrasi akan kembali menjadi arena barter kepentingan yang jauh dari prinsip pelayanan publik.
Sebagai anak Maluku, ia menaruh harapan besar kepada Gubernur Hendrik Lewerissa. “Beta percaya, Pak Hendrik mampu memperbaiki Maluku dari keterpurukan. Tapi kalau ada oknum yang arogan dan mencoba menghalangi langkah beliau, kami merasa sangat kecewa. Jangan biarkan Maluku disandera oleh kepentingan segelintir orang,” ujarnya penuh emosi.
Ia menambahkan, rakyat telah memberi mandat langsung kepada HL melalui proses demokrasi. Maka, gubernur harus diberi ruang untuk bekerja.
“Kalau ada perbedaan, mari duduk bicara. Jangan dengan ancaman. Itu bukan budaya orang Maluku,” tegasnya lagi.
Gelombang dukungan yang lahir dari Bupolo ini seakan menjadi pesan moral, rakyat masih percaya pada komitmen Hendrik Lewerissa untuk memimpin dengan hati nurani dan integritas. Meski badai intervensi terus menghadang, Maluku tidak boleh kembali tenggelam dalam lingkaran kepentingan sempit.
“Pak Hendrik harus diberi ruang untuk bekerja. Maluku butuh keberanian, bukan kompromi dengan intimidasi,”pungkasnya.
