Langgur, MalukuPost.com – Mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian di kawasan pesisir yang rentan, Pemerintah Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, menyatakan dukungan penuh terhadap program “Desa Binaan Keimigrasian”.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Camat Manyeuw, Ambrosius Letsoin, saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Penguatan Desa Binaan Imigrasi di Aula Grand Vilia Hotel, Langgur, Selasa (11/11/2025).
Program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Imigrasi ini akan difokuskan di dua desa, yakni Ohoi Ngilngof dan Ohoi Ohoililir.
“Sebagai pemerintah kecamatan, kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan ini. Meskipun saya baru dilantik beberapa hari lalu, saya pastikan Kecamatan Manyeuw akan berkomitmen mendampingi program ini,” ujar Letsoin.
Menurut Letsoin, wilayah pesisir Manyeuw memiliki potensi tinggi untuk aktivitas lintas batas dan pergerakan warga negara asing (WNA).
Karena itu, program pembinaan di tingkat desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Ia bahkan berbagi pengalaman pahit yang pernah terjadi di wilayahnya, di mana seorang turis asing tinggal cukup lama tanpa izin di salah satu pulau kecil.
“Pernah ada turis asing yang tinggal cukup lama tanpa izin, dan itu baru terungkap setelah aparat desa dan imigrasi turun langsung. Hal seperti ini tidak boleh terulang,” tegas Letsoin.
Pengalaman inilah yang menjadi dasar pentingnya peran aktif masyarakat desa dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan sejak dini.
Agar program berjalan maksimal, Camat Letsoin mendorong pemerintah desa untuk menyusun regulasi lokal (Peraturan Desa) yang sejalan dengan kebijakan Imigrasi.
“Desa-desa harus bisa menyesuaikan regulasi dan programnya agar sejalan dengan kebijakan Imigrasi. Dengan begitu, potensi pelanggaran keimigrasian dapat dicegah sejak dini,” harapnya.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayahnya.
