JAKARTA – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa terus bergerak memperjuangkan masa depan wilayah pesisir di Maluku yang kini menghadapi ancaman serius akibat abrasi dan perubahan iklim.
Senin (11/05/2026), Gubernur HL bersama lima kepala daerah di Maluku, Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, serta Wali Kota Tual Yani Renuat, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Arnold Ritiauw, di Jakarta Selatan. Hadir juga Kepala Dinas PUPR Maluku, Hendrik Joseph Tamtelahitu.
Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan infrastruktur strategis di Maluku, mulai dari pengamanan pantai, pembangunan talud penahan ombak, penyediaan air bersih, hingga penguatan ketahanan air melalui pembangunan bendungan dan embung.
Dalam audiensi itu, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa ancaman abrasi di wilayah pesisir Maluku bukan lagi persoalan biasa. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku dinilai sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang setiap tahun terus menggerus kawasan pesisir dan mengancam ruang hidup masyarakat.
“Masalah yang kita hadapi nyata. Abrasi terus menghantam desa-desa pesisir kami. Kalau tidak ada intervensi serius dari pemerintah pusat, lima sampai sepuluh tahun ke depan dampaknya akan semakin besar,” ujar Hendrik.
Menurutnya, pembangunan talud pengaman pantai dan penguatan bantaran sungai menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat di pulau-pulau kecil Maluku.
Selain isu pesisir, Gubernur HL juga memperjuangkan percepatan pembangunan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di Maluku, seperti Blok Masela, Maluku Integrated Port, hingga Bendungan Waiapo di Kabupaten Buru.
“Bendungan Waiapo diproyeksikan mulai berfungsi tahun 2027 dan akan mengairi sekitar 10 ribu hektar sawah. Ini penting untuk mendukung swasembada pangan Maluku,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah kepulauan juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Gubernur berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran bagi pembangunan infrastruktur air bersih di daerah-daerah terpencil.
Menanggapi berbagai usulan itu, Dirjen SDA Arnold Ritiauw menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengairan dan perlindungan pantai di Maluku melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Apa yang bisa kita kerjakan di pusat, kita kerjakan. Apa yang bisa dikerjakan pemerintah daerah, juga harus dijalankan. Yang terpenting adalah sinergi,” ujar Arnold.
Ia mengatakan, pihaknya kini tengah berkoordinasi untuk melihat program prioritas yang paling mendesak dikerjakan di Maluku, khususnya terkait ketahanan air dan pengamanan wilayah pesisir.
“Kami tidak akan membiarkan Maluku. Kami akan memberikan yang terbaik,” tegasnya.
Arnold yang juga pernah menjabat sebagai Danrem di jajaran Kodam XVI/Pattimura mengaku memahami langsung kondisi geografis Maluku dan tantangan masyarakat di wilayah kepulauan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta seluruh kepala daerah segera menyiapkan dokumen masterplan pembangunan agar bantuan program dari pemerintah pusat bisa segera direalisasikan.
“Siapkan masterplan dan segera usulkan kepada kami. Kami siap bantu,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah turut menyerahkan masterpland usulan pembangunan kepada Dirjen SDA melalui Plt Kepala Dinas PU Maluku, disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku.
