Jakarta, MalukuPost.com – Gubernur Maluku yang juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Hendrik Lewerissa, tampil di garda depan dalam upaya memperkuat sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan APPSI, yang berlangsung di Ruang Rapat DH 1-5, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Nota Kesepahaman dengan Nomor: NKB-001/DP-APPSI/I/2026 ini mengatur tentang Kolaborasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah, sebagai pijakan strategis bagi kedua belah pihak dalam membangun hubungan kerja yang sinergis, berkelanjutan, dan saling menguatkan.
Hendrik Lewerissa hadir mewakili seluruh pemerintah provinsi di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal APPSI. Kehadirannya menandai posisi penting daerah dalam memastikan bahwa arah pembangunan nasional tidak berjalan sepihak, melainkan berangkat dari dialog dan keselarasan dengan kebutuhan riil di tingkat provinsi.
Nota Kesepahaman ini bertujuan memperkuat keterpaduan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk penyelarasan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih sistematis untuk menyampaikan masukan, isu strategis, serta rekomendasi kebijakan agar pembangunan nasional semakin responsif, inklusif, dan berbasis bukti.
Kesepakatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional di tingkat provinsi, melalui pertukaran pengetahuan, praktik baik, inovasi daerah, serta penguatan kemitraan lintas pemangku kepentingan. Pada saat yang sama, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah provinsi dalam bidang perencanaan, penganggaran, analisis kebijakan, transformasi digital pemerintahan, hingga tata kelola pembangunan berkelanjutan menjadi fokus penting dalam kolaborasi ini.
Dalam kerangka kerja sama ini, Bappenas dan APPSI turut berkomitmen mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, termasuk penguatan tata kelola data pembangunan di tingkat provinsi agar data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan nasional dan daerah.
Lebih jauh, Nota Kesepahaman ini membuka ruang pembentukan forum kolaborasi kebijakan pusat dan daerah, sebagai wadah strategis untuk memperkuat kemitraan antara kementerian dan pemerintah provinsi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
