MalukuPost.com, Jakarta – Wakil Wali (Wawali) Kota Tual H. Amir Rumra, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta pada 2-3 Juli 2026.
Kehadiran Pemerintah Kota Tual tersebut menegaskan dukungan daerah terhadap percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Amir Rumra hadir mewakili Wali Kota H. Akhmad Yani Renuat.
Partisipasi Kota Tual dalam forum strategis nasional itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah sekaligus penguatan ketahanan pangan nasional.
Dalam Rakornas tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan akan menjadi sumber pangan masa depan dan pilar utama ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, proyeksi pertumbuhan penduduk dunia dari 8,23 miliar jiwa pada 2025 menjadi 9,7 miliar jiwa pada 2050 akan meningkatkan kebutuhan protein global hingga 67 persen, termasuk protein ikan.
“Untuk itu, sektor kelautan dan perikanan harus dipersiapkan sebagai sektor strategis yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan dunia di masa mendatang,” kata Trenggono dalam Rakornas tersebut.
KKP saat ini mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi.
Kebijakan tersebut dijalankan melalui lima program utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ikan berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.
Selain itu, dalam mendukung visi pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden, KKP menetapkan enam program prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada protein ikan dan garam.
Keenam program tersebut meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budidaya ikan darat tematik, program swasembada garam, revitalisasi tambak budidaya di Pantura Jawa, pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, serta modernisasi kapal perikanan.
Trenggono menjelaskan, program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi strategi transformasi desa nelayan menjadi kawasan ekonomi modern dan produktif.
Pilot project yang telah dijalankan di Kampung Samber, Kabupaten Biak Numfor, menunjukkan peningkatan kesejahteraan nelayan, produksi tangkapan, pendapatan masyarakat, hingga perluasan akses pasar ke berbagai kota besar dan pasar ekspor.
Pemerintah juga menargetkan pengembangan budidaya ikan darat di 40 ribu titik yang tersebar di 500 kawasan kabupaten/kota sebagai solusi peningkatan produksi pangan tanpa memperluas pembukaan lahan.
Sementara itu, untuk sektor garam, pemerintah menargetkan produksi garam industri berkualitas tinggi mencapai 400 ribu ton per tahun guna mengurangi ketergantungan impor.
Di sektor perikanan budidaya, KKP juga mendorong pembangunan kawasan tambak udang modern di Waingapu serta revitalisasi tambak nila salin di Pantura Jawa.
Selain itu, pemerintah menargetkan modernisasi sebanyak 4.582 kapal perikanan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan lahir berbagai kebijakan dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi kelautan, serta mengoptimalkan potensi sumber daya laut Kota Tual demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
