Enam Calon Kabupaten Baru Di Maluku Masuk Prolegnas DPR-RI

  • Whatsapp
melkias frans
Melkias Frans

Ambon, malukupost.com – Komisi A DPRD Maluku memperjuangkan enam dari tujuh calon daerah pemekaran baru untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR-RI 2015 untuk dibahas tahun depan.

“Dari target tujuh daerah otonomi baru yang musti dimasukkan dalam prolegnas tahun ini untuk dibahas tahun 2016, sudah disiapkan enam calon daerah otonom baru,” kata ketua komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans di Ambon, Minggu.

Yang sudah dimasukkan ke sana dan terdaftar di antaranya Kabupaten Kepulauan Terselatan, Kepulauan Tanimbar Utara, Kepulauan Gorom-Wakate, Kota Bula, Seram Utara Raya dan Kabupaten Lease Salahutu.

Dia mengatakan, bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka ada juga daerah-daerah kepentingan strategis nasional sehingga DPRD sedang mengkaji Pulau Banda yang selama ini berada di bawah daerah administratif Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

“Kajian terhadap Pulau Banda ini rencananya akan dijadikan sebagai daerah strategis nasional sehingga nantinya wilayah itu lepas dari Malteng dan kewenangan pengelolaannya diambil alih oleh provinsi,” ujar Melkias Frans.

Ada beberapa calon daerah otonom baru yang secara administrasi itu belum dilengkapi, misalnya Seram Utara Raya yang baru terbentuk empat kecamatan.

Sedangkan persyaratan pembentukan wilayah otonom baru dalam undang-undang mengharuskan minimal ada lima kecamatan.

Sebenarnya sudah ada lima kecamatan di Seram Utara namun dipersoalkan oleh Bupati Maluku Tengah selaku kabupaten induk sehingga sampai sekarang belum disahkan sebagai kecamatan baru.

Sama halnya dengan calon Kabupaten Lease-Salahutu yang sudah memenuhi persyaratan administratif pemerintahannya, tetapi rekomendasi bupati dan DPRD belum ada.

“DPRD provinsi mencermati sungguh keinginan masyarakat dan juga pintu masuk UU nomor 23/2014 memungkinkan untuk daerah otonom baru itu tidak serta-merta menjadi wilayah otonom penuh tetapi sebagai daerah persiapan kurang lebih tiga tahun, untuk kategori daerah biasa dan lima tahun untuk daerah strategis nasional,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah yang arogansi terhadap aspirasi masyarakat maka provinsi akan tindaklanjuti perjuangan tersebut dan DPRD provinsi bersama gubernur tetap akan mengeluarkan rekomendasi Pemekaran ini bukan kepentingan orang per orang, namun kepentingan masyarakat secara umum sehingga Komisi A DPRD Maluku sudah masukkan ke Kemendagri melalui Dirjen Otda serta komisi II serta komite I DPD-RI dan memberi nama-nama calon kabupatennya tinggal kelengkapan administrasinya.

Untuk Tanimbar Utara itu sudah ada rekomendasi bupati dan DPRD setempat sejak tahun 2003 tetapi yang rekomendasi yang diperbaharui sekarang ini belum ada.

Jadi DPRD putuskan sesuai data tersebut, selanjutnya akan ada tim dri dewan pertimbangan otonomi daerah yang terdiri dari Kemendagri, komisi II DPR-RI dan Komite I DPD RI datang baru kita bicarakan.

“Komisi mempertimbangkan aspirasi rakyat sudah puluhan tahun kenapa tidak ditindaklanjuti, berarti aspek politis lebih besar ketimbang mensejahterakan rakyat,” ujar Melkias Frans.(ant/MP)

Pos terkait