 |
| ilustrasi pangkalan pendaratan ikan (PPI) |
“Saat ini sedang dilakukan survei lokasi untuk pembangunan PPI di Dusun Tunweru, Desa Muain, Pulkau Moa, sekaligus dengan pembuatan detail desainnya,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten MBD John James Kay yang dihubungi dari Ambon, Senin (23/2).
Survei lokasi dan pembuatan desainnya dilakukan staf Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten setempat serta staf ahli KKP, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan stuktur tanah, serta kondisi alam dan perairan sekitar Dusun Tunweru maupun Desa Muain, sehingga menunjang pembangunan sarana perikanan tersebut.
Surveinya, tandas John, sangat menentukan jadi tidaknya pembangunan sarana PPI pada pulau terbesar di kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste tersebut.
John juga mengatakan, telah membicarakan kelanjutan pembangunan PPI pertama di kabupaten tersebut dengan Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP), khususnya Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) pada pekan lalu.
“Dirjen KP3K telah menyanggupi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik PPI pada tahun 2016 mendatang, jika survei dan pembuatan detail desainnya telah rampung,” katanya.
Survei dan pembuatan detail desainnya menggunakan Dana alokasi Khusus (DAK) bidang perikanan tahun 2015 sebesar Rp557 juta.
Dia menegaskan, pembangunan PPI tersebut sangat mendesak dilakukan, mengingat selama ini hasil tangkapan para nelayan MBD tidak tertampung dan langsung dijual di pasaran, sehingga tidak bernilai ekonomis untuk peningkatan kesejahteraan mereka.
“Dengan keberadaan PPI, maka para nelayan semakin bergairah serta bersemangat untuk melaut dan menangkap ikan, karena seluruh hasilnya akan dijual ke PPI dengan standar harga yang berlaku di pasaran,” katanya.
Selain itu, keberadaan PPI juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang pengumpul ikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ikan di dalam maupun di luar negeri.
“Potensi perikanan tangkap di MBD sangat besar dan menjanjikan bagi kesejahteraan para nelayan di masa mendatang, terutama tuna dan cakalang, hanya saja selama ini belum ada sarana memadai seperti PPI untuk menampung hasil tangkapan mereka,” ujarnya.
Kebanyakan para nelayan MBD menjual hasil tangkapannya di pasar lokal setempat, atau ke kapal-kapal ikan dari daerah lain yang menyinggahi daerah tersebut, di mana kebanyakan tidak tercatat dalam transaksi pemasaran ikan daerah tersebut. (ant/MP)
