Pemkab Kepulauan Aru Belum Programkan OP Beras

Ambon, malukupost.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru belum memprogramkan kegiatan Operasi Pasar (OP) beras karena gejolak kenaikan bahan pokok masyarakat itu masih terkendali sampai saat ini.

“Stok beras yang dikuasai saat ini mencukupi kebutuhan lebih dari 80.000 jiwa penduduk Kepulauan Aru untuk dua bulan ke depan,” kata Kadis Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan setempat, Rudy Siwabessy, dihubungi dari Ambon, Rabu.

Menurut dia, OP beras dilakukan sekiranya stok relatif terbatas dan terjadi gejolak harga. Bila itu terjadi, maka Penjabat Bupati Kepulauan Aru Gotlief Gainau menyurati Gubernur Maluku, Said Assagaff guna berkoordinasi dengan Perum Bulog Divre Maluku.

“Saya berkoordinasi dengan sembilan distributor bahan pokok masyarakat yang beroperasi di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru, ternyata stok beras cukup tersedia,” ujarnya.

Apalagi, distributor yang miliki kapal itu intensif memasok beras dari Surabaya sehingga stok maupun harga senantiasa terjamin.

“Saya tidak mau takabur, maka tim pengawasan intensif melakukan pemantauan di pasar – pasar agar masyarakat tenang terhadap gejolak kenaikan harga beras saat ini,” kata Ruddy.

Disinggung beras di kecamatan yang letaknya secara geografis berbatasan dengan benua Australia, dia menjelaskan, distributor miliki jaringan sampai ke 117 desa dan dua kelurahan sehingga stok terjamin.

“Sembilan distributor juga menjamin sedang memasok beras dari Surabaya sehingga stok terjamin dan harga bisa tidak bergejolak naik,” ujar Ruddy.

Beras yang naik saat ini di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru adalah merek Cun- Cun sebesar Rp5.000 dari sebelumnya dijual Rp185.000/karung.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan pemerintah akan melakukan OP beras sebanyak 300 ribu ton untuk seluruh daerah Indonesia.

“Di sini (Divre DKI Jakarta) ada 1.600 ton untuk wilayah Jabodetabek dan diikuti seluruh daerah berdasarkan perintah Wapres (Jusuf Kalla) mencapai 300 ribu ton seluruh Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, operasi pasar ini dilakukan oleh Bulog agar harga yang ditentukan pemerintah bisa sama ketika sampai ke masyarakat.

Rachmat juga menegaskan pihaknya menggandeng TNI-Polri untuk mengawasi operasi pasar ini agar tidak ada kebocoran.

“Jika ditemukan menyalurkan beras atau menahan beras akan ditindak. Kami sudah berikan sinyal jangan main-main, jika tidak diindahkan akan ditindak karena membuat keresahan,” tegasnya.

Pemerintah akan menyalurkan beras miskin (raskin) dengan harga Rp1.600 per kilogram dan beras operasi pasar Rp7.400 per kilogram. (ant/MP)

Pos terkait