“Mudah-mudahan akan ada lagi penambahan dana dalam APBN Perubahan tahun ini sehingga infrastruktur jalan semakin ditingkatan,” kata pengganti satker pada Balai Jalan Nasional Wilayah Maluku, Sutardi di Ambon, Senin.
Dalam tahun anggaran 2014 alokasi dana secara khusus untuk pengembangan infrastruktur jalan di Kabupaten itu senilai Rp100 miliar.
Anggaran tersebut, kata Sutardi, dimanfaatkan untuk program pelebaran jalan sepanjang 35,5 kilometer.
Penjelasan Sutardi juga telah disampaikan kepada Bupati Seram Bagian Timur Abdullah Vanath, saat mendampingi tim DPRD Maluku yang melakukan kunjungan pengawasan program pembangunan tahun anggaran 2014 di daerah tersebut.
Tim legislatif yang diketuai Wellem Wattimena dan Habiba Pellu dari komisi C DPRD Maluku ini sempat dimintai penjelasan oleh Bupati soal alokasi dana pembangunan dari APBD provinsi yang dinilai terkecil dari sepuluh kabupaten/kota lainnya di Maluku.
“Semua wilayah Pulau Seram kami yang tangani pembangunan infrsatruktur jalannya dan saya membawahi lima PPK,” ujar Sutardi.
Wilayah PPK I meliputi Kairatu (Pulau Seram) Kabupaten Seram Bagian Barat sampai simpang Waipia, Kabupaten Maluku Tengah.
PPK II dari simpang Waipia (Maluku Tengah) hingga Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan PPK III dari simpang Waipia sampai Gunung Besi atau yang sebut jalur SS karena tikungannya sangat banyak dan melingkar di sepanjanga jalur gunung itu.
Sedangkan PPK IV dimulai dari Besi menuju Kobisonta, kemudian PPK V dari Kobisonta dan berakhir di Desa Waru, Kabupaten SBT.
Jadi Balai Jalan itu tidak dibatasi oleh wilayah kerja dan semua kawasan Pulau Seram itu adalah wilayah pihak balai.
“Sedangkan khusus untuk ruas jalan strategis nasional rencananya dari Bula ke Waru masih stasioner dan kalau usulan jadi jalan nasional akan kita fokus ke situ termasuk sampai ke Dawang dan Aernanang,” jelas Sutardi. (ant/MP)
