DPRD Kota Ambon Minta Perwali 29 Dicabut dan Direvisi

  • Whatsapp
Rofik Afifudin
Rofik Afifudin
Ambon, malukupost.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon minta Peraturan Walikota (Perwali) nomor 29 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2013 tentang parkir kendaraan pada tepi ruas jalan umum dicabut.

Ketua Komisi III, Rofik Afifudin dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota ambon, Jumat (15/3) mengatakan kewenangan tilang yang diatur dalam Perwali no 29 tidak tepat sehingga perlu dicabut dan direvisi.

“Khusus untuk tilang di tempat bagi pengendara yang melakukan kesalahan parkir pada marka jalan baiknya dikembalikan ke pihak yang lebih berwenang yakni Polisi Lalu Lintas ,” ungkapnya

Menurut Afifudin, Dalam setiap penilangan harus diselesaikan melalui sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN). Dengan demikian yang lebih berhak mengusulkan proses sidang adalah penegak hukum dalam hal ini pihak polisi lalu lintas (polantas) dengan landasan hukum undang-undang bukan peraturan walikota.

Ditambahkan Affiufdin, sedangkan untuk Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) hanya berhak mendampingi Polantas bukan sebagai pelaku tilang kendaraan.

“jangan mengambil kewenangan polisi untuk menilang, biar saja proses tilang dilakukan oleh polisi, Dishub atau dalam hal ini PPNS sebaiknya hanya mendampingi agar tidak mempersulit proses hukum selanjutnya. Karena PPNS tidak berhak melimpahkan berkas tilang ke PN,yang berhak adalah Polantas,” jelasnya.

Affifudin juga meminta, disetiap operasi penertiban harusnya disesuaikan dengan ketetapan yang ada, dimana bagi pengguna jalan yang melakukan kesalahan parkir akan ditindak melalui peringatan lisan, teguran tertulis, pencabutan pentil ban kendaraan bermotor, penilangan denda, pencabutan sementara izin trayek/izin tempat usaha dan pencabutan permanen izin trayek/izin tempat usaha.

Ditambahkan Afifudin, sehingga dalam penindakan harus juga diklasifikasi hukumannya, jangan semua pengendara ditekan dengan tilang di tempat, belum tentu kesalahan yang dibuat sesuai. Tidak hanya itu, dirinya berharap, ketika melakukan penertiban ke masyarakat sipil harusnya dilakukan oleh Dishub dan Polantas saja, jangan lagi ditindak oleh POM ABRI. Sekalipun ada dalam tim penertiban, tetapi POM ABRI cukup menindak aparat keamanan
.
“Kesalahan parkir bukanlah suatu hal fatal, sehingga baiknya jika masyarakat sipil yang membuat kesalahan. Cukup Dishub dan Polantas saja yang menilang, terlalu naif jika masyarakat sipil harus berhadapan dengan POM ABRI,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub, Piet Saimima mengakui dalam beberapa waktu terakhir, Tim penertiban yang diketuai oleh Kepala Bidang Darat Dishub sering melakukan tilang dengan dasar hukum perwali no 29 sehingga mengakibatkan terjadinya penolakan proses sidang oleh PN Ambon. (08)

Pos terkait