Jalan Rawan Longsor, Bisa Hambat Kegiatan MTQ Maluku

  • Whatsapp
Salah satu ruas jalan di Pegunungan Parang, SBB

Piru, malukupost.com – Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berapa waktu lalu, selain menyebabkan terjadinya banjir di Kecamatan Taniwel dan kepulauan Buano, juga mengakibatkan longsor yang mengancam sejumlah ruas jalan raya di kawasan Pegunungan Parang, Piru.

Berdasarkan pantauan media ini di 3 lokasi rawan longsor daerah pegunungan parang, kabupaten SBB, Sabtu (28/3) kemarin, sebagian besar titik rawan longsor terletak pada lereng-lereng gunung, dan dengan kondisi tersebut tentu sewaktu-sewaktu dapat membahayakan para pengguna jalan yang melintasi kawasan itu. Selain itu juga, badan jalan juga sudah berada pada titik longsor, sehingga dapat disimpulkan daerah tersebut berstatus rawan kecelakaan.

Selain itu juga, Talud penahan longsor berukuran panjang kurang lebih 30 meter yang dibuat sebagai pelindung badan jalan, mengalami patahan cukup parah. Bahkan tidak ada sepenggal pun yang tersisa, akibat Talaud tersebut telah ambruk kedalaman jurang sekitar 20 sampai 25 meter.

Ironisnya, sebagian badan jalan sudah berada pada posisi tergantung. Dan jika terjadi hujan dengan intensitas sedang maka jalan tersebut akan mengalami keretakan.

Jika hal ini tidak segera ditangani, ketika terjadi keretakan maka dapat dipastikan hal ini akan menghambat proses jalannya kegiatan MTQ tingkat Provinsi Maluku yang akan berlangsung pada Bulan Mei mendatang di Piru, Kabupaten SBB.

Perlu diketahui, jalan yang terancam longsor tersebut merupakan jalan penghubung utama antara Pelabuhan Waipirit dengan Ibukota kabupaten SBB.

Sebelumnya, komisi C DPRD Provinsi Maluku yang diketuai Welem Watimena, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan ke Kabupaten SBB beberapa waktu lalu, sempat meninjau lokasi rawan longsor tersebut.

Dan daerah rawan longsor tersebut sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan pihak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pemkab SBB, bahkan pihak komisi C menjadikannya sebagai masalah prioritas yang mesti ditangani sesegera mungkin.

Namun hingga saat ini, terhitung sejak kunjungan itu berlangsung, belum juga ada tanda-tanda dilakukan perbaikan di lapangan oleh pemerintah kabupaten SBB maupun pemerintah provinsi Maluku. (AAT/MP)

Pos terkait